Jawaban Telak Wali Kota Batam Muhammad Rudi Kepada KPK, Buat Dia Lolos dari Jeratan Kasus Nurdin

Wali Kota Batam Muhammad Rudi ikut diperiksa Tim Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) di Lantai 3 Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Barelang.

Penulis: Thom Limahekin | Editor: Thom Limahekin
TRIBUNBATAM.ID/DIPA NUSANTARA
Walikota Batam HM Rudi diperiksa KPK sebagai saksi kasus Nurdin Basirun di Mapolresta Barelang, Jumat (26/7/2019) 

TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Batam Muhammad Rudi ikut diperiksa Tim Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) di Lantai 3 Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Barelang Kota Batam, Jumat (26/7/2019).

Rudi menjadi satu dari beberapa saksi yang diperiksa Tim KPK dalam kaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri (non aktif) H Nurdin Basirun.

Setelah menjalani pemeriksaan Rudi akhirnya turun dari Lantai 3 Mapolresta Barelang dan tetap meladeni pertanyaan awak media seputar pemeriksaannya.

Rudi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.35 WIB.

"Tidak sempat sepertinya (berangkat ke Bali)," kata Rudi pertama kali saat awak media meminta tanggapan terkait pemeriksaan dirinya oleh Tim KPK.

Rudi mengakui, KPK memberinya beberapa pertanyaan terkait alasan penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Intinya seputar itu. Yang pasti, saya minta tidak ada penambangan pasir laut di Batam," terang Rudi.

 Bisa Rusak Alat Elektronik, Warga Protes Bright PLN Batam Matikan Listrik Tanpa Info

 Diperiksa KPK soal Gubernur Kepri, Walikota Batam dan 15 Lainnya Diberi Teh Obeng & Kopi Hitam

 Diperiksa KPK Sebagai Saksi di Mapolresta Barelang, Walikota Batam HM Rudi Dikawal Ketat

Walikota Batam HM Rudi diperiksa KPK sebagai saksi kasus Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Mapolresta Barelang, Jumat (26/7/2019).
Walikota Batam HM Rudi diperiksa KPK sebagai saksi kasus Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Mapolresta Barelang, Jumat (26/7/2019). (TRIBUNBATAM.ID/DIPA NUSANTARA)

Selain itu, Rudi kembali menegaskan kalau dirinya hanya menolak penambangan pasir laut di Batam, bukan terkait reklamasi pantai.

Ketika disinggung mengenai alasannya penolakan itu, Rudi mengaku telah menjawab pertanyaan ini beberapa waktu lalu.

"Kan sudah?" terang Rudi.

Kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan pulau Batam menjadi alasan utama Rudi menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kota Batam.

Demikian inti jawaban Rudi saat ditanya Tim KPK di Mapolresta Barelang, Jumat (26/7/2019).

Ada beberapa hal mengapa Rudi menolak Ranperda RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau untuk Kota Batam itu.

Pertama, karena Batam akan dijadikan wilayah penambangan pasir laut.

Klasemen Piala AFF U15 2019 Usai Timnas Indonesia Menang Lawan Vietnam, Timor Leste Dipuncak

HONGKONG MENCEKAM! Korban Berjatuhan, Warga Buat Rantai Manusia Lindungi Demonstran dari Polisi

Bisa Dicicil 60 Kali ke Developer, Harga Rumah Dream Land 1 Di Bawah Rp 300 Juta

Hasil Akhir Madura United vs Badak Lampung FC, Aleksandar Rakic Brace, Sape Kerrab Menang Telak

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bertemu dengan orang tua dan wali murid yang anaknya diterima di PPDB Kota Batam di Dataran Engku Putri Kota Batam, Provinsi Kepri. Nurdin didampingi oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmat dan Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali.
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bertemu dengan orang tua dan wali murid yang anaknya diterima di PPDB Kota Batam di Dataran Engku Putri Kota Batam, Provinsi Kepri. Nurdin didampingi oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmat dan Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

“Saya keberatan, karena kalau ini terjadi maka terumbu karang akan rusak, bergeser dan hilang.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved