DPRD Kota Batam Tolak Anggaran Baju Dinas Ibu-ibu PKK, Nilainya Mencapai Setengah Miliar

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Batam Sempat heboh dengan pengajuan anggaran Baju ibu-ibu PKK kota Batam.

Pasalnya, baju seragam tersebut dianggarkan hingga Rp 500 juta atau setengah Miliar.

Komisi IV DPRD Kota Batam menolak pembelian seragam ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebanyak 1000 orang.

Hal ini diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD P Tahun Anggaran 2019.

• Merasa Aman, Bidan di Bintan Ini Nekat Menyelundupkan Sabu Dengan Cara Aneh, Ini Pengakuannya

• Ditelantarkan di Pinggir Jalan, Dua Bocah 1 dan 2 Tahun Ini Terus Menangis dan Panggil Mama

RDP ini dilangsungkan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 KB) Kota Batam pada Sabtu (27/7/2019) lalu.

Anggaran pemberian seragam ibu PKK ini harus merogoh APBD Perubahan sebesar hampir Rp 500 juta. Komisi IV menilai pembelian baju ini kurang bermanfaat.

• PT Persero Dipanggil DPRD Kota Batam, Minta Hak Karyawan Dipenuhi Atau Dikerjakan Kembali

• Hasil Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Diwarnai Kartu Merah, Bajul Ijo Tahan Imbang Tuan Rumah

• Arema FC vs Persib Mulai Panas, Pelatih Singo Edan Lancarkan Psy War, Sindir Maung Bandung

• Plt Gubernur Kepri Isdianto Ingatkan Masyarakat Agar Tidak Antipati Budaya Asing

"Daripada dibelikan baju begitu bagus digunakan untuk dinas lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Dinas Pendidikan. Misalnya pengadaan RKB yang sudah tak layak ataupun penambahan toilet sekolah. Itukan hal mendasar," kata Aman.

Ditengah perekonomian sulit dan kondisi keuangan daerah yang defisit, sejatinya tak perlu ada program tambahan yang diusulkan. Apalagi program rutin setiap OPD saja dirasionalisasi.

"Kalau tidak mengurangi anggaran di program ada juga yang menghilangkan program tersebut," tegas Aman.

Bahkan Komisi IV juga tampak meminta jangan sampai ada program dasar yang dihilangkan ataupun yang dirasionalisasi.

• Heboh, Penemuan Limbah Medis Berbahaya di Batam, Ada Ratusan Jarum Suntik dan Botol Infus

• Resep Sate Kambing Empuk Tidak Bau Bisa untuk Masak Daging di Idul Adha

• Penemuan Limbah Medis, Warga Takut Bersihkan Ratusan Jarum Suntik yang Berserakan

• Jelang Arema FC vs Persib Bandung, Maung Bandung Boyong 20 Pemain ke Malang, Ini Daftarnya

Menurut Aman bisa saja menambah anggaran untuk program hanya saja harus bersentuhan kebutuhan langsung kepada masyarakat.

Sama halnya dengan Anggota DPRD Kota Batam, Aman mengatakan pembelian seragam PKK ini kurang efektif. Kenapa? Pasalnya seluruh ibu PKK sudah memiliki seragam.

"Bajunya bagus-bagus lagi tak perlu dianggarkan," tegas Aman.

Semestinya mengganggarkan program yang membantu masyarakat, seperti berdampak langsung kepada perekonomian keluarganya.

Komisi IV tetap tidak menyetujui ada kegiatan pengadaan baju seragam PKK senilai hampir RP 500 juta.

"Usulkanlah kegiatan yang betul-betul membawa manfaat besar kepada masyarakat disaat ekonomi masyarakat kita sedang sulit," tuturnya.

Aman juga mempertanyakan APBD penjabaran disetiap OPD sebelum pembahasan APBD Perubahan. Landasannya apa kenapa tidak sepengetahuan DPRD.(Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)