Kamis, 9 April 2026

Karimun Masuk 50 Daerah Tertinggal di Indonesia

Karimun Masuk 50 Daerah Tertinggal di Indonesia


Laporan Tribunnews Batam, Racha Yahya

TRIBUNNEWSBATAM, KARIMUN - Sungguh tak disangka, Kabupaten Karimun masuk dalam 50 Kabupaten/Kota tertinggal di Indonesia. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dimana untuk provinsi, Karimun satu-satunya daerah yang tertinggal.

"Berdasarkan hasil rakornas Kementerian Sosial di Hotel Jaya Karta, Jakarta, 8 sampai 10 November lalu, Kementerian Sosial menyebutkan bahwa daerah kita, Kabupaten Karimun termasuk ke dalam 50 Kabupaten/Kota tertinggal di Indonesia. Namun apa kriterianya, saya tak tahu," terang Syafruddin Abdul Rohim, Kepala Bidang Kesejahteraan Dinas Sosial (Dinsos) Karimun.

Syafrudin menjelaskan meski begitu, Kemensos tetap memasukkan Karimun ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang rencana mulai bergulir tahun 2012 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Kemensos telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 103 triliun untuk seluruh Indonesia.

"Untuk Karimun diperkirakan memperoleh Rp 20 hingga Rp 25 miliar," kata Syafrudin.

Sasaran program itu yakni perawatan ibu-ibu hamil rawan dengan jumlah bantuan dalam bentuk uang tunai sekitar Rp 400 ribu per orang dan anak-anak kurang mampu usia 7 hingga 15 tahun atau usia sekolah yang rawan putus atau tidak sekolah. Dengan besaran bantuan sekitar Rp 400 ribu per orang.

Syafruddin mengakui masih menunggu persetujuan Bupati Karimun serta data yang riil dari Badan Pusat Statistik (BPS)  Karimun. "Saat ini kami masih menggunakan data sensus BPS Karimun tahun 2010 yakni sekitar 13 ribu kepala keluarga miskin. Tapi informasinya BPS akan rilis akhir tahun ini (2011, Red)," katanya.

Disinggung terkait kesiapan daerah sendiri, Syafruddin AR mengatakan dalam waktu dekat yakni 15 hingga 20 Desember mendatang, pihaknya akan menggelar pelatihan bagi petugas sosial untuk kecamatan di kecamatan masing-masing dan bagi pegawai sosial kecamatan di hotel Erikson, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing.

Syafruddin berharap pemerintah menyiapkan dana pendamping bagi operasional petugas verifikasi data ibu-ibu hamil dan anak-anak usia sekolah rawan sosial tersebut.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved