Saya Pusing Memikirkan Hutan Lindung Batam

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM, TRIBUN - Bukan hanya investor dan warga Batam, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, mengaku pusing 7 keliling dengan peliknya memutuskan persoalan hutan lindung di Batam.

Curhat itu lebih ditujukannya kepada Wakil Gubernur Kepri, DR HM Soerya Respationo SH MH, yang hadir dalam kesempatan tersebut. Curhat persoalan hutan lindung di Batam dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera, Rabu (20/11/2013) bertempat di Hotel Novotel, Pangkalpinang.

"Kebetulan hadir Pak Soerya, Wagub Kepri. Terkait perubahan kawasan hutan, Pak. Misalnya diminta 10 (wilayah), tapi yang disetujui kira-kira 3 saja. Artinya, ada 7 yang tidak kita setujui," ucap Zulkifli dalam rilis humas Pemprov Kepri yang diterima Tribun semalam.

Ia melanjutkan, jika selama ini status lahan hutan tersebut sudah berubah fungsi, hal tersebut merupakan sebuah keterlanjuran. Menyikapi hal ini, pihaknya memutuskan perlu dilakukan penataan ulang terhadap wilayah di Batam. Meski Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan khusus.

"Ibarat kita nyetir di jalan tol. Meskipun bebas hambatan, saya rasa kita harus punya SIM," katanya beranalogi.

Solusi persoalan hutan lindung, menurut politisi PAN itu, berpulang lagi kepada kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati untuk membuat rancangan tata batas. Isinya kepala daerah bertanggungjawab terhadap alokasi penggunaan lahan yang ada.

"Jangan sampai nanti, bapak gubernur, bupati dan wali kota wilayahnya diputihkan, saya malah jadi hitam. Ancamannya 10 tahun loh," ujar Zulkifli serius.

Sementara itu, menanggapi curhat Zulkifli, Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo, mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kabupaten dan kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini artinya semua bisa diselesaikan. Tapi tentunya butuh waktu," kata Soerya.

Ia menambahkan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri, akan terus mengawal penyelesaian persoalan hutan lindung hingga tuntas. Namun tetap menempuh solusi terbaik.

Pulau Pekajang Diperbincangkan

Selain persoalan hutan lindung, persoalan batas wilayah menjadi pembahasan menarik dalam rapat koordinasi gubernur se Sumatera, Rabu (20/11) di Novotel Hotel, Pangkalpinang.

Persoalan batas wilayah ini, tak jarang juga berujung ke meja hijau. Seperti sengketa Pulau Berhala antara Provinsi Kepri dan Provinsi Jambi, dan berakhir di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Setelah Pulau Berhala, Pulau Pekajang tampaknya  juga berpotensi menimbulkan konflik antara Provinsi Kepri dan Provinsi Bangka Belitung (Babel).