Tim Jokowi-Kalla Siap Pangkas Perjalanan Dinas PNS

JAKARTA, TRIBUN - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengungkapkan pihaknya tengah menyoroti anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

"Tim Jokowi mudah-mudahan bisa memasukkan beberapa pengurangan. Terutama yang rutin-rutin. Apakah memang masih perlu dikerjakan yang rutin-rutin, seperti perjalanan dinas," ujar Anies di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Anies mengungkapkan dirinya belum mengecek anggaran perjalanan dinas pada 2014. Namun Anies menjelaskan ada peningkatan anggaran perjalanan dinas yang signifikan dari 2012 ke 2013.

"Tahun ini saya belum lihat. Tahun 2012 itu Rp2,9 triliun untuk perjalanan dinas. Lalu 2013 jadi 32 triliun. Angkanya naik 10 kali lipat. Tapi itu perlu dicek," kata Anies.

Di kesempatan lain, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK lainnya, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tengah menyoroti masalah gaji  PNS dan perjalanan dinas.

"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan," kata Hasto.

Mengenai anggaran perjalanan dinas, Hasto mengatakan nantinya  Joko Widodo akan melakukan perombakan politik anggaran.

"Reformasi anggaran perlu dilakukan. Belanja publik lebih besar. Ini akan kami lakukan, pendekatan sistem dan dilakukan perombakan alokasi politik distribusi," kata Hasto.

Anies Baswedan mengatakan pihaknya saat ini fokus pada penghematan pengeluaran APBN  di masa pemerintahan Jokowi nantinya.

"Saya beberapa hari ini banyak review bukan APBN-nya tapi justru penghematannya," ujar Anies.

Ia mengatakan pembahasan mengenai penghematan anggaran ini satu di antaranya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak BBM yang  dalam RAPBN 2015 cukup besar.

"Kita punya subsidi BBM yang agak besar. Jadi harus ada penghematan-penghematan," ucap Anies.

Terkait wacana perampingan kementerian negara dan lembaga dalam rangka penghematan, Anies mengatakan sampai saat ini pihaknya belum sampai membahas soal itu.

"Di pos kementerian belum tahu yang mana-mana saja yang mau dikurangin," tutur Anies.

Kuasa hukum Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Taufik Basri, melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan ruang kepada Jokowi dalam menyusun perubahan RAPBN.