Belum Lagi Diupah, Pemikul Kayu Illegal Logging Diganjar 1 Tahun Penjara

Marto bin Landoso (41), terdakwa kasus perusakan hutan, harus menerima putusan 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Batam.

Belum Lagi Diupah, Pemikul Kayu Illegal Logging Diganjar 1 Tahun Penjara
tribunnews batam/dewi haryati
Suasana sidang Marto bin Landoso (41), terdakwa kasus perusakan hutan, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulaun Riau (Kepri), Kamis (26/2/2015). 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Marto bin Landoso (41), terdakwa kasus perusakan hutan, harus menerima putusan 1 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (26/2/2015).

Dia juga dibebankan denda Rp 500 juta subsider 1 bulan kurungan.

Marto didakwa jaksa penuntut umum Aji Satrio, melanggar hukum pasal 83 ayat 1 huruf a Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dia dituntut sesuai ancaman minimal peraturan ini yakni 1 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

September lalu, Marto ditangkap polisi karena kedapatan memikul kayu hutan di kawasan hutan lindung Nongsa. Dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu, Marto yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini terpaksa melakukan pekerjaan itu demi uang Rp 200 ribu. Dia tak punya uang untuk keperluan biaya istrinya melahirkan.

"Dia baru 2 hari kerja dengan orang. Diapun hanya tamatan SD, dan tak bisa baca tulis, disuruh orang mau saja. Karena butuh uang untuk istrinya melahirkan, terpaksa dia melakukannya, itupun belum sempat menikmati hasil. Sekarang istrinya sudah melahirkan, diapun tak bisa lihat anaknya," ucap penasihat hukum terdakwa, Jeremia Sitorus dari Lembaga Bantuan Hukum kepada wartawan.

Dengan pekerjaan sebagai pemikul kayu itu, Marto dijanjikan upah Rp 200 ribu untuk 1 ton kayu yang berhasil dipikulnya dari dalam hutan ke luar hutan sejauh 150 meter. Namun saat penangkapan itu, Marto baru berhasil mengumpulkan 99 batang kayu.

"Dia hanya memikul kayu saja, dan belum sempat menikmati hasilnya. Jarak 150 meter angkut 99 kali bolak-balik dengan upah Rp 200 ribu itu tak sebandinglah. Apalagi dihukum 1 tahun," ujarnya lagi.

Menurut Jeremia, semestinya tidak ada ancaman minimal bagi masyarakat maupun pekerja yang menjadi terdakwa dalam kasus perusakan hutan.

"Inilah produk hukum. Seharusnya bisa lebih rendah lagi putusannya. Kecuali itu dilakukan pengusaha, atau bosnya, baru tepat diberikan ancaman minimal 1 tahun. Sementara pengusaha itu dpo sampai sekarang," nilai Jeremia.

Meski berat, Jeremia menyarankan kliennya itu untuk tetap menerima putusan tersebut. Lantaran sudah hukuman paling minimal.

"Hakimpun mengatakan seperti itu tadi di persidangan. Kalau tak ada ancaman minimalnya, hakim bisa memutus lebih rendah dari itu karena beberapa pertimbangan," ujarnya.

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved