Gubernur Sidak ke Kantor BPJS Batam, Kepala Cabang dan Pegawai Kebingungan

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Suasana pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendadak heboh, Jumat (27/2/2015) pukul 08.00 pagi.

Masyarakat yang sedang sibuk mengisi formulir, maupun sedang sabar mengantri terkejut dengan kedatangan Gubernur Kepri HM Sani. Kedatangan ‎Sani yang tiba-tiba itupun ikut mengagetkan Kepala BPJS Cabang Batam, Fahrur Rozi.

Fahrur Rozi dan beberapa pegawai BPJS Kesehatan langsung tergopoh-gopoh ke luar ruangannya yang berada di lantai dua ke lantai satu.‎ Sani pun terlihat asyik duduk di bangku tunggu sembari berbincang-bincang dengan masyarakat.

"Baru ngurus BPJS atau mau klaim?," tanya Sani saat itu kepada seorang ibu.

Keluhan-keluhan pun meluncur dari bibir masyarakat terhadap pelayanan BPJS kesehatan. Momen tersebut dimanfaatkan masyarakat‎ untuk berkeluh kesah.

"Lumayan lama pak, saya sudah dua kali bolak balik ke sini buat bikin kartu BPJS kesehatan saja," kata ibu tersebut kepada Sani.

Memang, pagi hari itu, Sani sengaja melakukan sidak ke BPJS setibanya dari Jakarta. Sidak tersebut dilakukan karena banyaknya informasi beredar yang mengeluhkan pelayanan asuransi kesehatan publik tersebut.

Keluhan diantaranya penolakan dari rumah sakit, hingga lamanya proses pembuatan kartu BPJS kesehatan selentingan terdengar hingga ke telinga Sani.

"Kalau tidak ada keluhan-keluhan kita nggak maju, yang penting ‎adalah responnya. Ketika ada kesulitan-kesulitan yang muncul, tanggap tidak BPJS ini. Memang ada benarnya penolakan di rumah sakit, tapi itu juga beralasan. Sebab, rumah sakitnya sudah penuh, kita baru ada 11 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Sementara jumlah peserta sudah mencapai 600 ribu. Belum seimbang," tutur Sani.

Padahal di Kota Batam terdapat 17 rumah sakit. Sani menyatakan ia pun akan mengumpulkan kepala-kepala rumah sakit yang ada, untuk mendorong kerjasama dengan BPJS kesehatan. Sebab BPJS kesehatan ini merupakan program pelayanan dasar wajib.

"Solusinya kita akan coba mendorong rumah sakit yang belum mau bekerjasama ini.‎ RS sepertinya belum bisa menampung semua pasien BPJS, makanya ada kesan penolakan. Kalau memang ada penolakan, kita juga perlu melakukan pembinaan kepada kepala rumah sakit ini," ucap Sani.