Rokok FTZ Tanpa Cukai dan Murah Bebas Beredar di Anambas

Laporan Tribunnews Batam, SM Rohman

TRIBUNNEWSBATAM.COM, ANAMBAS - Rokok khusus untuk kawasan Free Trade Zone (FTZ) kembali beredar bebas di Anambas.

Rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai tembakau ini, belakangan dapat dibeli dengan mudah di sejumlah kedai di Tarempa, ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sejumlah nama rokok seperti H Mild, Double Seven, dan Canyon kini dapat ditemukan dengan mudah.

"Rokoknya murah, harganya Rp 7 ribu per bungkus. Nyarinya pun tak susah," ujar Budi, salah seorang warga Tarempa sembari menunjukkan rokok tersebut Rabu (20/5/2015).

Ia menambahkan, soal rasa menurutnya tidak jauh berbeda dengan beberapa jenis rokok yang biasa diperjualbelikan, terlebih yang telah dilabeli pita cukai.

Budi mengaku sama sekali tidak mengetahui bila rokok yang dibelinya itu hanya boleh diperjualbelikan di daerah yang menerapkan kawasan Free Trade Zone seperti Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun.

"Kalau itu saya tidak tahu Pak. Tahunya saya, ya rokok ini murah, sudah gitu ada di warung-warung," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Tarempa Habib Abdulloh yang dikonfirmasi mengatakan, perlunya pengawasan dari semua pihak termasuk dari tempat masuk barang tersebut sebelum dikirim ke Anambas.

Upaya berupa sosialisasi kepada pemilik toko menurutnya sudah dilakukan untuk memberi pemahaman kepada mereka terkait rokok yang boleh beredar khusus di kawasan perdagangan bebas ini.

"Saya rasa tidak hanya dari sini saja yang perlu dilakukan kontrol. Dari tempat masuk sana juga perlu. Kami sudah pernah memberikan sosialisasi kepada mereka. Selain melakukan upaya terbuka seperti sosialisasi, ada juga yang kami lakukan secara tertutup. Dalam hal ini, kami mendatangi langsung kepada para penjual." ungkapnya.

Disinggung mengenai tindakan tegas yang dilakukan, pihaknya pun menjawab diplomatis hal tersebut.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil langkah tegas seperti penindakan.

"Untuk penindakan, tentunya ada yang dipertimbangkan. Artinya dilihat dari ekonomisnya. Kalau melakukan aksi, namun hanya satu slop saja yang diamankan, tentu tidak ekonomis dibandingkan dengan SDM yang kami kerahkan. Sumbernya itu yang harus dicari. Prinsipnya, perlunya kontrol bersama," pungkasnya.