Pilkada Bintan 2015
PNS DILARANG Berpolitik Praktis. 'INGAT Sanksi Tegas Menanti'
"Kita berharap PNS itu netral. Tidak boleh berpolitik praktis. Kita juga harus menyukseskan pemilu ini,"
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), suasana perpolitikan di Kabupaten Bintan mulai menghangat.
Meski demikian, pengawasan ketat tetap dilakukan oleh aparat keamanan yang ada di Bintan. Selain itu, pemerintah kabupaten Bintan juga menjaga-jaga agar pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Bintan tidak terlibat dalam politik Praktis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan Lamidi mengatakan, jika nanti ada PNS yang ketahuan melakukan politik praktis, tentunya ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka.
"Kita berharap PNS itu netral. Tidak boleh berpolitik praktis. Kita juga harus menyukseskan pemilu ini," sebut Lamidi kepada awak media, Rabu(18/11/2015).
Ketika ditanya apakah sejauh ini sudah ada laporan yang masuk kepada pemerintah terkait ASN yang berpolitik Praktis, Lamidi mengatakan tidak ada.
Namun isu-isu yang berkembang sudah banyak. "Tetapi laporan resmi kesaya tidak ada. Kalau isu-isu yang berkembang ada," tambahnya.
Lebih lanjut Dikatakanya, jika memang terbukti ada ASN yang melakukan politik praktis, Pemerintah Bintan akan melakukan teguran sesuai kesalahan yang dilakukan ASN tersebut.
"Sesuai kesalahanya, kalau dia Jurkam tentunya kita akan berikan sanksi yang lebih tegas," lanjutnya lagi.(*)
