Upah Buruh 2016

FSPMI Karimun Usulkan Upah Minimum Sektoral Rp 3,5 Juta

Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun mengusulkan angka UMS Rp 3,5 juta.

FSPMI Karimun Usulkan Upah Minimum Sektoral Rp 3,5 Juta
tribun/annemaria
Ratusan buruh yang melakukan aksi demo di depan kantor wali kota Batam, Kamis (26/11/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Rapat pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016 segera akan digelar antara asosiasi pekerja dengan asosiasi sektor usaha di Kabupaten Karimun.

Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, salah satu calon peserta rapat mengaku sudah melayangkan permintaan digelarnya rapat pembahasan UMS Karimun 2016.

“Sudah kami layangkan suratnya, cuma ada sedikit kesalahan pencantuman tanggal, pada surat kami itu disebutkan tanggal 27 Desember, padahal itu hari Minggu. Segera kami perbaiki, kalau kawan-kawan pengusaha bersedia datang, bagus sekali tapi rasanya kecil kemungkinan mereka mau datang pada hari Minggu,” ujar Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, Rabu (23/12/2015).

Rencananya rapat pembahasan akan digelar tempat biasa yakni aula pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun, Poros dan dihadiri oleh Disnaker Karimun selaku fasilitator, asosiasi pekerja dan asosiasi perusahaan sektor tambang, migas dan jasa konstruksi.

Fajar juga menyebutkan pihaknya berencana mengusulkan UMS sebesar Rp 3,5 juta.

Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu. Selain itu, tidak dibahasnya UMS pada tahun sebelumnya juga menjadi pertimbangan pihaknya mengusulkan angka Rp 3,5 juta.

“Semuanya punya kepentingan, pekerja punya kepentingan, perusahaan juga punya kepentingan. Cuma pada tahun ini, UMS harus dibahas, PP 78 Tahun 2015 mengatur tentang itu. Pada pertemuan di hotel Aston beberapa waktu juga ditegaskan, pembahasan sektor ada, yang tidak ada itu pembahasan sub sektor,” kata Fajar.

Sub sektor yang dimaksud Fajar yakni pembahasan antara perusahaan dengan pekerja serta adanya stigma UMS tidak lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Akibatnya ada perusahaan yang mengeluarkan kebijakan penetapan nilai UMS sesuka hati.

“Sudah kejadian, terutama pada perusahaan yang tidak memiliki asosiasi atau serikat pekerja. Akhirnya perusahaan seolah-olah semena-mena memberikan nilai UMS, yang penting di atas UMK. Saya tidak perlu sebut nama perusahaannya, UMK Karimun Rp 2,1 juta, mereka kasih UMS Rp 2,15 juta atau hanya selisih Rp 50 ribu, malah ada yang sampai Rp 1000 selisih antara UMK dengan UMS. Kami berpikir, ini tidak bisa dibiarkan,” terang Fajar. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved