Pusat Ingin Jadikan Batam Lokomotif Ekonomi yang Lebih Luas Bukan Sekedar Kawasan Ekonomi Khusus

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku masalah yang terjadi di BP Batam belum mendekati penyelesaian.

Alasan utamanya pemerintah pusat ingin Batam menjadi daerah pendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas tanpa harus dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Batam bukan untuk dijadikan KEK," ujar Franky saat keluar dari ruang rapat koordinasi revitalisasi Batam, Senin (11/1/2016).

Dari sudut pandang Franky, wilayah Batam, Bintan dan Karimum (BBK) akan dijadikan daerah pertumbuhan ekonomi.

Melalui sektor industri dan perdagangan, Franky berharap Batam bisa lebih maju dibandingkan sekarang ini.

"Jadi BBK harus dilihat dalam konteks ekonomi yang lebih luas,” jelas Franky.

Menurut Franky, perubahan Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK bukan masalah utama di wilayah industri dan perdagangan Batam.

Meski terjadi banyak protes dari para pekerja dan investor, namun isu yang harus diselesaikan menurut Franky adanya dua kekuasaan yang mengganggu iklim investasi.

“Gak masalah dong. Banyak demo gak masalah, adanya dualisme pengelolaan memang itu menjadi masalah tapi penyelesaiannya tentu tidak bisa buru-buru," ungkap Franky.

Franky menambahkan saat ini yang dibutuhkan para investor adalah regulasi yang tidak mempersulit kegiatan usaha.

Dalam hal ini banyak aturan tumpang tindih yang membuat bingung para pelaku usaha, baik calon investor maupun yang sudah lama berinvestasi di BP Batam.

"Harus memberikan kepastian untuk investor dan memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing Batam," papar Franky.(tribunnews.com/M Zulfikar)