Pemko Batam Prioritaskan Penggusuran PKL yang Pakai Lahan Jaringan Pipa Gas

Pemerintah Kota Batam memprioritaskan penertiban Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam yang membangun lapak/kiosnya di atas jaringan pipa gas.

Pemko Batam Prioritaskan Penggusuran PKL yang Pakai Lahan Jaringan Pipa Gas
tribunnews batam/anne maria
Assisten II Pemko Batam Gintoyono Batong 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Pemerintah Kota Batam memprioritaskan penertiban Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam yang membangun lapak/kiosnya di atas jaringan pipa gas.

Hal itu diungkapkan oleh Assisten II Pemko Batam Gintoyono Batong saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I kantor DPRD Kota Batam, Selasa (1/3/2016) siang.

"Mana yang membahayakan masyarakat itu diutamakan untuk ditertibkan. Salah satunya bangunan yang ada di atas jaringan gas. Ini sudah sesuai perintah Presiden juga. Titik jaringan gas kalau tidak salah ada sebelas yang di sini. Contoh yang di simpang Frangky sampai Simpang Poltek itu ada,"ucap Gintoyono.

‎Terkait penertiban PKL, pemerintah ingin melakukan penataan para pedagang tersebut. N

amun yang jadi kendala saat ini, Pemko sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan lahan khusus PKL.

Selain itu, Pemko sendiri tidak memiliki data lahan-lahan mana saja boleh atau tidak boleh dibuat sebagai tempat relokasi PKL.

"‎Betul dibina, tapi kami juga nggak mungkin bisa mengeluarkan izin yang melanggar UU. Tapi tidak serta-merta juga PKL dimusnahkan. Hanya saja, tidak ada penataan karena lahannya tidak dikasih,"ungkap Gintoyono.

Padahal, lanjutnya, di Permendagri 9 tahun 2009, sebenarnya fasilitas sosial bisa diserahkan ke pemerintah untuk melaksanakan tujuh fungsi, salah satunya untuk izin usaha kecil.

"Bahkan sampai buat kuburan pun bisa kalau memang itu dibutuhkan,"tambahnya.

‎Menurut Gintoyono, untuk melakukan relokasi atau penataan terhadap PKL tidak bisa dikerjakan oleh Pemko saja, melainkan tugas bersama FKPD.

"Harusnya FKPD duduk sama-sama untuk bahas itu. Itu nanti saya akan lontarkan kalau ada rapat FKPD kalau sudah dilantik wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena tidak bisa kami sendiri, harus tim. Kami jugakan perlu mendata, sedangkan yang sekarang belum terdata full," kata mantan Kepala Dinas Tata Kota itu. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved