Insiden di Musrenbang Provinsi Kepri Tanda Birokrasi Terbelah?

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Insiden kekerasan fisik yang dilakukan Said Harris Jakob, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terhadap Hasbi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri saat berlangsung Musrenbang Provinsi Kepri menunjukkan masih buruknya hubungan antar pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

Zamzami A Karim, pengamat politik dan pemerintahan yang juga akademisi UMRAH menduga, keretakan hubungan pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri beberapa waktu lalu, masih belum pulih.

Sehingga para pejabat tidak solid. Hal tersebut juga mempengaruhi komunikasi antar pejabat. "Ini menunjukkan birokrasi masih terbelah. Retaknya belum pulih pasca Pilkada," katanya.

Wajar saja, jika kinerja pejabat dan aparatur Pemprov Kepri masih lemah. Karena masing-masing pejabat masih memikirkan nasibnya sendiri-sendiri.
"Pekerjaan jadi tersendat. Semangat kerja lemah. Artinya mereka mungkin memikirkan nasibnya masing-masing. Itu menunjukkan tidak solid," katanya.

Selain itu, insiden tersebut juga menunjukkan lemahnya etika soerang pejabat. Sehingga menyelesaikan masalah dengan mengedepankan arogansi.
Karenanya, Kepala Daerah perlu melakukan pembinaan etika terhadap personal aparatur di lingkungan Pemprov Kepri agar kejadian serupa tidak terulang.

"Sebenarnya masalah seperti itu bisa diselesaikan dalam forum rapat. Jangan sampai timbul kontak fisik. Itu tidak fair dan care," katanya.

Selain itu, menurutnyan, hal tersebut juga harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, agar kedepan pengeurusan birokrasi bisa dilakukan secara lebih transparan.

Karena jika tidak transparan, bisa menimbulkan, salah sangka. "Kalau saja transparan, pasti hal-hal seperti ini tidak terjadi," katanya. (*)