Buntut Demo Pekerja Kebersihan, DKP Kota Batam Akan Surati Gubernur Kepri

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Polemik Tunjangan Hari Raya (THR) untuk petugas kebersihan ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam Suleman Nababan

Menurutnya, sesuai tuntutan pegawai harian lepas pengangkut sampah di DKP pihaknya akan menyurati Gubernur Kepri untuk membahasnya.

"Sudah dibilang pak Wakil Wali Kota Amsakar tadi, bahwa pembahasan gaji mereka (THR) tak ada dalam APBD. Jadi Pemko Batam akan surati dulu DPRD Kota Batam dan Gubernur Kepri untuk konsultasi masalah ini," kata Suleman, Kamis (30/6) siang.

"Mungkin dalam waktu 4 hari ini lah untuk dapat jawaban," imbuh Suleman.

Sebelumnya, Ratusan petugas kebersihan melakukan aksi demo ke kantor Pemko Batam Kamis (30/6/2016) membawa truk berisi sampah.

Mereka menuntut gaji bulan Juni dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayar dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam.

"Jangan karena bau sampah, hak kami tidak dibayarkan. Mana hak kami, mana," kata para petugas DKP berteriak.

"Keluar kalian, keluar, bayar hak kami," ujar mereka lagi saat demo di depan kantor Pemko Batam.

Satu di antara petugas kebersihan, Aisyah mengatakan biasanya mereka mendapatkan gaji per tanggal 1 setiap bulannya.

Namun sudah sampai akhir bulan, mereka belum juga menerima gaji Berikut THR lebaran.

Bekerja sejak tahun 2002, menurut ‎dia, setiap tahun petugas kebersihan DKP harus melakukan demo dulu, baru dikeluarkan THR nya.

"Heran kami, setiap tahun demo dulu baru THR keluar. Harus hancur kantornya dulu baru dikeluarkan THR. ‎THR bentuknya uang, tapi biasanya kami dapat sembako juga. Itupun Lucu, setiap tahun sembakonya makin sedikit. Masa cuma beras satu kilo, indomie satu bungkus, itu makan buka puasa saja sudah habis," kata Aisyah.(*)