Pejabat BP Batam Dituntut 2,5 Tahun Penjara. Ini Kasusnya

Uang 600 juta sebagai uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Rendra yang dituntut secara terpisah

Pejabat BP Batam Dituntut 2,5 Tahun Penjara. Ini Kasusnya
Istimewa
ilustrasi korupsi uang negara 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Kasus korupsi alat laboratorium BP Batam yang merugikan negara hingga 600 juta, kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (1/9).

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Kepri Imam Roesli SH menuntut Kpala Seksi Lalulintas Barang BP Batam, Heru Purnomo

Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah dengan melanggar 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 senagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55.

"Terdakwa terbukti bersalah bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?," ungkap Imam.

JPU meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 50 Juta subsider 6 bulan penjara.

"Uang 600 juta sebagai uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada Rendra yang dituntut secara terpisah," kata JPU.

Jogi Nainggolan SH, kuasa hukum terdakwa menerima tuntutan yang diberikan JPU. Sementara Ketua Majelis Hakim Guntur Kurniawan SH menunda sidang hingga dua minggu kedepan.

"Kita tunda dua minggu ke depan dengan agenda pembacaan peledoi terdakwa," kata ketua Majelis hakim.

Heru Purnomo begitu tenang mendapat tuntutan tersebut. Istri Heru juga setia mendampingi setiap suaminya menjalani sidang.

Kasus pengadaan alat laboratorium ini melibatkan rekanan BP Batam, Rendra selaku Direktur PT Cakrayuda Perkasa. Perusahaan ini memenangkan tender dari pagu anggaran Rp 3.798. 961.055.

Dari hasil peyelidikan dan penyidikan Polda Kepri, Rendra diduga melakukan persekongkolan dengan Heru selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengadaan barang sebesar Rp 3,4 miliar ini tidak sesuai spesifikasi.

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved