Tax Amnesty
Ikut Tak Amnesty, Sandiaga Uno Tak Takut Dipolitisasi Ngemplang Pajak
Saya bilang untuk membangun negeri jangan pernah takut, karena ke depan, itu demi kebaikan bangsa dan negara. Saya tahu ini akan dipolitisasi.
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha Sandiaga Uno tidak ambil pusing dengan kabar miring terkait keputusannya mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty.
Sandiaga siap dengan segala konsekuensi atas keputusannya tersebut, termasuk bila disebut sebagai warga negara yang tidak penuh membayar pajak atas harta-hartanya selama ini.
Sandiaga Uno menjadi calon wakil gubernur DKI, mendampingi Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra dan PKS.
"Saya bilang untuk membangun negeri jangan pernah takut, karena ke depan, itu demi kebaikan bangsa dan negara. Saya tahu ini akan dipolitisasi, tetapi ini adalah undang-undang yang diamanatkan negara dan memberikan hak kepada setiap individu," kata Sandiaga Uno di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/9).
Pelaporan hartanya terdiri atas deklarasi dan repatriasi. Hanya saja, harta yang ia laporkan baru atas nama badan usaha atau perusahaan. Menurut rencana, dalam waktu dekat ia juga akan melaporkan harta atas nama pribadinya.
"Sampai tadi pagi, kira-kira jumlahnya di atas sepuluh (perusahaan). Besok untuk pribadi saya akan lakukan, tentu ada informasi yang lebih jelas," ungkapnya.
Selain Sandiaga, sejumlah pengurus Kamar Dagang Industri dan Industri (Kadin) juga ramai-ramai mengikuti amnesti pajak. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Kadin, Rosan Roeslani beserta delapan orang wakil ketua Kadin mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pukul 12.00 WIB untuk mengikuti program tersebut.
Rosan mengaku sudah banyak anggotanya mengikuti program pengampunan pajak. Namun dia tidak mau menyebutkan berapa orang yang sudah mendaftar. Rosan hanya memastikan semua wakil ketua Kadin sudah mengikuti amnesti pajak.
"Ada juga yang belum. Mereka akan mengikuti besok atau lusa," ungkapnya.
Dia mengaku sejak awal, Kadin mendukung program amnesti pajak. Kadin pun ikut menyebarkan surat edaran kepada Kadin di daerah untuk mengikuti amnesti pajak.
Selain itu dia juga menyerukan agar anggotanya tidak hanya melakukan deklarasi harta, melainkan harus juga melakukan repatriasi aset-aset dari luar negeri.
Menurutnya, hal yang paling utama dalam program ini adalah repatriasi. Sebab, dana yang masuk ke Indonesia ini akan menggerakan ekonomi.
"Kalau dana tebusan hanya bonus saja, yang penting repatriasi," kata Rosan.
Ia menengarai, animo masyarakat untuk mengikuti program amnesti pajak periode dua pada Oktober hingga Desember 2016, bakal menyusut.
