Mabes Polri Terapkan Tilang Elektronik di 16 Polda, Kepri Termasuk?

“Yang kemudian terjadi adalah, muncul sikap negatif saling hujat, prasangka buruk di kedua belah pihak antara penegak hukum dan pelanggar,” ujar laki-laki asal Magelang, Jawa Tengah.

“Akar permasalahanya mengapa terjadi prasangka buruk yakni, saling curigai dan saling tidak percaya satu sama lain. Hal ini bisa terjadi karena banyak oknum yang menyalahgunakan tilang.”

Menurut dia, sistem tilang manual yang tidak terkoneksi dengan sistem lain membuka peluang bagi suatu kondisi dan situasi pemerasan ataupun penyuapan.

Lalu yang terjadi kemudian adalah, para pelanggar tidak dapat ditindak petugas sehingga hukum di jalan dilecehkan dianggap main-main. Yang lebih buruk sebagai akibat adalah, spirit penegakan hukum yang seharusnya ada terabaikan.

Karena situasi seperti itu yang terjadi puluhan tahun dalam penegakan hukum di jalan, tujuan penerapan tilang tidak tercapai, sistem pendataan serta rekaman buruk, analaisis tidak tepat yang belakang-belakangnya citra penegakan dan penegak hukum buruk.

E-tilang (elang) merupakan upaya menjembatani, menginspirasi dan sekaligus memberi kesempatan kepada pelanggar untuk membayar uang denda tilang ke bank.

Dengan E-tilang ini, diharapkan dapat menegaskan para pengguna jalan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan dengan membayar langsung ke bang dan tanpa hadir di sidang.

Dalam konteks ini, masyarakat juga membantu mengurangi pungli yang dilakukan oknum petugas di lapangan.

Dari E-tilang ini, data pelanggaran akan semakin baik dan bisa diterapkan kemudian demerit point system pada perpanjangan SIM.

Jika kesemuanya sudah terlaksana, penegakan hukum bisa dilakukan dengan ELE.

Diterapkan di 16 Polda dan 64 Polres
Personel dari 64 Polres yang tersebar di 16 Polda di seluruh Indonesia memasuki tahap latihan dalam rangka reformasi penegakan hukum di jalan.

Polda yang mengikuti pelatihan adalah Sumut, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara.

Menurut Chryshnanda, penegakan hukum atas pelanggaran hukum akan dilakukan dengan sistem online.
Penegakan hukum berdasarkan online dan mengimplementasikan E-tilang harus dilakukan segera, yakni awal November tanpa harus menunda lebih lama.

“Kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi ? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan ? Baik pengguna jalan ataupun penegak hukum di jalan harus bersama-sama menggelorakan dan mengimplementasikan E-tilang,” ujar dia. (tribunmedan)