Breaking News:

Panas! Seperti Ini Silang Pendapat Anggota DPRD Kepri di Sidang Paripurna dengan Gubernur Kepri

Jawaban Gubernur Kepri H Nurdin Basirun terhadap interpelasi menimbulkan adu argumentasi

Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
tribunnews batam/thomm
Rapat paripurna DPRD Kepri 

Rotasi dan mutasi itu memang wewenang gubernur. Tetapi kalau seseorang diberhentikan atau non-job, dia seharusnya dinyatakan bersalah dahulu," ujar Taba.

Mendengar kritik Taba, Surya Makmur Nasution dari Partai Demokrat lalu mengajukan interupsi.

"Interpelasi itu harus ada mekanismenya. Silahkan ajukan pertanyaan, tetapi jangan berikan pendapat pribadi.

Saya hargai apa yang dikatakan Taba. Tapi harus ada kejelasan mekanismenya dalam memberikan pendapatan," kata Surya.

Namun, sebelum Surya selesai berbicara, Sahat Sianturi dari PDI Perjuangan justru menginterupsi.

Dia mempertanyakan mengapa gubernur Kepri melakukan mutasi sebelum pengesahan SOTK baru.

"Hak intepelasi ini diusulkan bukan karena kami tidak diundang; bukan juga karena tidak diakomodir apa yang kami usulkan.

Bapak memiliki wewenang dalam memindahkan dan memberhentikan. Tapi bukan suka-suka bapak. Ada aturannya," kritik Sahat.

Melihat suasana dalam rapat paripurna itu semakin panas, Hotman Hutapea dari Partai Demokrat angkat bicara.

"Secara fraksi, kami merasa cukup jawaban ini. Pak gub tak perlu baca, karena ini menyangkut nama.

Hargai sahabat, mungkin karena dia, kita bisa ke surga," kata Hotman.

"Saya baru tahu kalau Pak Hotman ini pengajar agama," celetuk Jumaga.

Mendukung Hotman, Sarafuddin Aluan dari PPP menegaskan, "melalui forum paripurna yang terhormat ini, gubernur Kepri sudah menyampaikan jawaban terhadap hak interpelasi.

Dalam jawabannya, memang ada kekeliruan, tapi beliau berjanji akan memperbaikinya."

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved