Pemko Tanjungpinang Siap Kelola Proyek SWRO Batu Hitam, Jika Pemprov Terus Molor!

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Pemko Tanjungpinang siap mengambil alih pengoperasian sea water reverse osmosis (SWRO) di Batu Hitam Tanjungpinang.

Wali kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengaku tidak keberatan mengelola proyek yang bermanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat itu.

"Proyeknya sudah mahal. Tetapi itu tidak bisa digunakan. Padahal Pemprov Kepri mengusulkan proyek tersebut.

Kalau Pemprov Kepri tidak bisa mengoperasikannya, Pemko Tanjungpinang siap ambil alih pengoperasian," tegas Lis kepada Tribun, Kamis (8/12/2016) pagi.

Lis pun memahami bahwa alasan utama penolakan Pemprov Kepri mengelola SWRO adalah harga air yang terlampau mahal mencapai Rp 19.500 per kubik.

Harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan air yang dijual oleh PDAM Tirta Kepri.

"Pemprov Kepri takut rugi karena harga airnya Rp 19.500 atau jauh lebih mahal daripada air dari PDAM yang hanya seharga Rp 2.400? Sampai sekarang saja PDAM masih merugi, tetapi tetap jalan juga kok," kritik Lis.

Wali kota Tanjungpinang itu menilai, tarif yang diberlakukan untuk SWRO tidak jauh berbeda dengan tarif air dari PDAM Tirta Kepri.

Dia mengatakan, masyarakat jangan terbuai dengan harga tarikan pertama yang hanya terpaut pada Rp 2.400.

Sebab, harga tersebut meningkat berapa kali lipat setelah tarik ke dua dan seterusnya.

"Tarikan ke dua, harganya naik jadi Rp 8.000-an. Jadi kita jangan terbuai dengan tarikan pertama yang hanya sebatas Rp 2.400 itu," kata Lis.

Sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut, Lis tentu sudah memikirkan bagaimana mengelola SWRO ini.

Dia mengatakan, Pemko Tanjungpinang akan memberlakukan sistem subsidi silang dalam mengoperasikan SWRO demi kesejateraan masyarakat Tanjungpinang.

"Sebenarnya masalahnya mudah sekali diatasi. Apalagi ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita tak perlu terlalu banyak menyanyi.

Mari kita buat sesuatu untuk bantu masyarakat," tegas Lis yang berencana akan menyerahkan pengelolaan SWRO kepada anak perusahaan BUMD Tanjungpinang. (*)