DPRD Batam Prihatin Soal Kualitas Tenaga Kerja, Dikemanakan Dana IMTA?

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengaku prihatin dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), tenaga kerja di Batam.

Mengingat untuk program pelatihan sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja, saat ini memang dirasakan kurang, padahal Pemko Batam memiliki dana yang cukup besar.

Dana itu diperoleh dari dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Batam.

“Pelatihan tenaga kerja kita sangat memprihatinkan,” kata Riky kepada Tribun Batam, Rabu (21/12/2016).

Dikatakan dia, jika yang menjadi permasalahannya karena ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK), semestinya Pemko Batam bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan itu.

“Kalau tidak ada BLK, kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya dengan Mc Dermott. Mc Dermott punya gedung, jadi bisa dilakukan pelatihan di sana,” ujarnya.

Sementara itu dikatakan dia, 2017 ini ada 4000 paket program sertifikasi dan kompetensi untuk tenaga kerja di bidang industri maupun calon lulusan SMK di Batam.

Program itu terbagi di beberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Sosial bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

“Kalau tidak salah di Disnaker anggarannya Rp 10 miliar, di Disdik Rp5 miliar, di Dinsos ada lagi,” kata Riky.(*)

“2017 kami minta UPT ini sudah terbentuk. Dana IMTA itu sebenarnya nggak boleh masuk ke APBD,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Batam-Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengganggarkan dana IMTA sebesar Rp23 miliar pada APBD 2017 mendatang. 70 persen diantaranya bakal diperuntukan bagi sertifikasi dan kompetensi pekerja. (*)