Jika Penentuan Tarif Listrik Masih Buntu, Pekerja PLN Batam Ancam Mogok
Kami sebagai pengurus serikat pekerja mewakili pegawai yang berjumlah 480 orang akan melaksanakan mogok kerja pada Januari nanti.
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Buntunya pembahasan usulan penyesuaian tarif listrik di Kota Batam ikut meresahkan para pegawai Bright PLN Batam.
Mereka pun mengancam akan melakukan mogok kerja jika usulan penyesuaian tarif tak kunjung disetujui oleh DPRD Kepri.
Dalam waktu dekat, Serikat Pekerja (SP) PLN Batam pun akan melayangkan surat mengenai rencana mogok kerja tersebut kepada pihak terkait, seperti DPRD Kepri dan juga Gubernur Kepri.
Sekjen SP PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan, mogok kerja merupakan imbas dari kondisi tarif PLN Batam saat ini.
"Kami sebagai pengurus serikat pekerja mewakili pegawai yang berjumlah 480 orang akan melaksanakan mogok kerja pada Januari nanti. Ini menyusul statement manajemen PLN Batam mengenai penyesuaian tarif," ujar Bukti.
Pria yang juga menjabat sebagai Head of revenuew assurance PLN Batam itu menuturkan, pekerja memaklumi permohonan manajemen untuk penyesuaian tarif listrik.
Pasalnya, saat ini, kondisi tarif sudah tidak sesuai dengan situasi terkini.
Perusahaan sudah menomboki akibat tarif belum disesuaikan.
"Kalau perusahaan terus-terus menomboki, tentu kami pegawai pun khawatir dengan nasib kami ke depan. Langkah ini untuk mengantisipasi jangan sampai PLN Batam kolaps. Kami berikan waktu sampai bulan Januari karena kami juga menghargai proses di DPRD," tuturnya.
Ia menjelaskan, saat ini biaya pokok produksi sudah mencapai Rp 1.388 per Kwh, sementara harga jual kepada masyarakat atau pelanggan rumah tangga hanya Rp 900.
PLN Batam memberikan subsidi sebesar 47 persen untuk pelanggan rumah tangga.
Sedangkan tarif dasar listrik (TDL) PLN Persero sudah mencapai Rp 1.459,74.
"Jadi bisa kami maklumi mengapa perusahaan mengajukan penyesuaian tarif. Kami juga mengharapkan bagaimana bapak-bapak di dewan bisa menyetujui mengenai kenaikan tarif ini," kata Bukti yang turut diamini oleh Ketua SP PLN Batam, Mulnawarman.
Mulnawarman menyatakan. jika kondisi PLN Batam terus seperti ini, maka Bright PLN terancam akan dikembalikan ke PLN Persero.
"Kalau dikembalikan ke Persero, otomatis warga Batam mengikuti harga di luar Batam yang jauh lebih mahal. Nasibnya akan sama dengan PT Tarakan yang awal 2017 nanti diambil alih oleh Persero. Kami lihat teman-teman di Tarakan saat ini pun nasibnya belum jelas. Kami nggak mau nasib kami seperti itu," tuturnya.
