Perka Sudah Berlaku, Tapi Pelayanan Online Masih Macet. Ini Sebabnya

Salah satunya memperbaiki sistem online. Sistem online ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi tatap muka dengan masyarakat yang mengurus pelayanan

Perka Sudah Berlaku, Tapi Pelayanan Online Masih Macet. Ini Sebabnya
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Pelayanan satu pintu di PTSP Kota Batam, Gedung Sumatera Promotion Centre, Batam Centre. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Perka BP Batam Nomor 1/2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 23 Januari 2017.

Namun, untuk layanan izin peralihan hak sebenarnya sudah berlangsung sejak 18 November 2016, sebelum Perka diterbitkan, termasuk tarifnya.

"Di ketentuan peralihannya disebutkan, tarif layanan izin peralihan hak yang diajukan terhitung mulai 18 November 2016," kata Deputi III BP Batam, RC Eko Santoso Budianto.

Terkait sistem pembayaran sesuai Perka ini, BP Batam sudah melakukan sejumlah kesiapan.

Salah satunya memperbaiki sistem online. Sistem online ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi tatap muka dengan masyarakat yang akan mengurus pelayanan.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus pelayanan perizinan terkait lahan, dapat mengakses ke www.bsw.go.id. Selanjutnya pilih BP Batam, ikuti prosedurnya.

Dari sistem ini, masyarakat akan mendapatkan nomor antrean, selanjutnya informasi kapan mesti datang ke PTSP BP Batam mengurus permohonan yang dimohonkan.

Hanya saja, untuk saat ini sistem itu belum bisa digunakan. Hal ini imbas dari gangguan yang terjadi pada transmisi PLN Batam yang disambar petir, kemarin.

Akibatnya, terjadi gangguan pada sistem layanan lahan di BP Batam.

"Untuk sistem, karena kena sambar petir kemarin sekarang masih down. Semuanya berhenti. Tidak hanya di lahan, di bandara dan lainnya juga," ujar Eko.

Namun itu, Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni mengatakan, pada prinsipnya, sistem layanan online itu sudah siap untuk melayani masyarakat.

"Untuk pengurusannya setelah dapat nomor antrean, masyarakat datang ke loket, kemudian bayar ke bank, kemudian ke loket lagi. Itu saja. Faktur bisa keluar, tapi tetap harus diajukan dulu permohonannya," kata Imam.

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved