Puji Demonstran, Obama Ikut Tentang Kebijakan Trump Soal Imigrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memuji pengunjuk rasa yang berkumpulkan di seluruh negeri.

Unjuk rasa digelar dalam rangka menentang kebijakan Presiden Donald Trump mengenai larangan 7 negara mayoritas muslim berkunjung ke Amerika.

Bahkan, Trump juga memecat Jaksa Agung AS karena menolak beleid tentang imigrasi tersebut.

Pernyataan perdana Obama menyikap berbagai isu politik sejak tidak lagi menjabat sebagai Presiden tersebut memecah keheningan.

"Obama pada dasarnya tidak setuju dengan gagasan tentang diskriminasi terhadap individu berdasarkan iman atau agama," kata juru bicara Obama, Kevin Lewis.

Dalam pernyataan pertama atas nama mantan Presiden, Lewis mengatakan Obama berbesar hati bisa mengambil tempat dalam komunitas Amerika Serikat.

Lewis, mantan pejabat Gedung Putih, menunjukkan bahwa pidato Obama terakhir kala sebagai Presiden untuk berbicara tentang tanggung jawab Amerika menjadi "wali demokrasi".

"Warga negara melaksanakan hak konstitusional mereka untuk berkumpul, bersuara dan hendaknya suara mereka didengar oleh pejabat terpilih," kata Lewis.

Lewis tidak secara khusus menyebutkan mengenai perintah Trump atas aturan imigrasi.
Tetapi, ia menolak membandingkan antara Trump dan Obama dalam keputusan kebijakan luar negeri.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat lalu, menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi laju pengungsi dari sejumlah negara Islam ke Amerika Serikat.

Trump yang kerap menjanjikan langkah-langkah pemeriksaan ketat bagi imigran selama masa kampanye pemilu lalu, mengaku kebijakan diambil demi mencegah masukkan kelompok militan ke Amerika Serikat.

"Saya membangun langkah-langkah pemeriksaan baru untuk menjaga para teroris tak masuk ke Amerika Serikat. Kita tidak ingin mereka di sini," kata Trump di Pentagon.

"Kami hanya mau menerima mereka yang datang untuk mendukung negara ini, dan mencintai bangsa kami juga," sambung Trump.

Berdasarkan informasi yang dilansir CNN, pejabat Gedung Putih menyebut, warga dari tujuh negara akan terdampak akibat kebijakan Presiden Trump.