Kepri Ingin Punya Pengadilan Tinggi Sendiri, Ini Lobi Anggota DPR Asal Kepri

Kepri segera miliki Pengadilan Tinggi? Ini komentar anggota DPR asal Kepri dan begini lobi-lobinya!

Penulis: Dewi Haryati |
Tribun Batam/M Ikhwan
Dwi Ria Latifa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Kepri saat melakukan sosialisasi undang-undang di Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Sudah 15 tahun Provinsi Kepri berpisah dari Provinsi Riau, namun Kepri belum juga memiliki Pengadilan Tinggi (PT) sendiri.

Hal ini dipandang aneh oleh anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifah. Makanya, politisi daerah pemilihan Kepri itu mengaku, salah satu fokus kerjanya saat ini, yakni sedang memperjuangkan agar Kepri memiliki PT sendiri.

"Sekarang saya mau memperjuangkan bagaimana Pengadilan Tinggi ada di Kepri. Tak gabung lagi dengan Riau," kata Dwi, dalam kegiatan silaturahminya dengan wartawan, Minggu (26/3/2017) di Batam Center.

Dia melanjutkan, soal pemisahan itu, sudah pernah dibahasnya dengan Mahkamah Agung (MA). Penjelasan yang diberikan pihak MA, progresnya sudah diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat masih dijabat Menteri, Yuddy Chrisnandi.

"Saya akan minta Pak Asman Abnur selaku Menteri PAN RB yang sekarang, bantu agar PT di Kepri ini diprioritaskan. Koordinasi dengan Sekjen MA, agar Kepri punya PT yang terpisah dari Riau," ujar dia.

Dwi berharap, dengan kehadiran Asman Abnur di kabinet kepemimpinan Jokowi-JK, setidaknya dapat menggesa keberadaan PT di Kepri. Itu juga seiring mulai banyaknya kasus-kasus banding yang terjadi di wilayah Kepri.

Untuk percepatan pemisahan PT itu sendiri, Dwi mengatakan, pihak PT di Riau juga sudah membantu dari sisi naskah akademiknya. Naskah tersebut sudah dikirim ke Kementerian PAN RB. Namun belum ada tindaklanjutnya.

"Kebetulan kan Pak Asman dari dapil Batam juga, saya berharap bisa segera ditindaklanjutilah. Tapi sampai rapat Komisi III DPR RI dengan MA terakhir kemarin, masih dalam proses," kata Dwi.

Selain berjuang agar Kepri memiliki PT sendiri, politisi PDIP itu juga tengah berjuang agar Kabupaten Anambas memiliki kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Itu sudah dibicarakan Dwi dengan Kejaksaan Agung RI.

"Kami juga mau menagih Kejaksaan Agung soal realisasi Kejaksaan Negeri di Anambas. Polresnya sudah ada. Sekarang Anambas kan sudah jadi kabupaten yang terpisah dari Natuna, tapi Kejaksaan Negerinya masih gabung dengan Natuna," ujar dia.

Sebelumnya, Dwi juga ikut terlibat dalam memperjuangkan tipologi Polda Kepri dari B menjadi A. Bersama Kapolda Kepri, Sam Budigusdian, Waka Polda Kepri saat itu, Yan Fitri, dibantu dengan Menteri PAN RB, Asman Abnur, tipologi Polda Kepri naik peringkat.

"Alhamdulillah disetujui Pak Kapolri dan Pak Presiden, walaupun terkesan mendadak. Karena fokus pemerintah sekarang ini, untuk mengamankan wilayah perbatasan," kata Dwi.

"Sementara wilayah Kepri berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan rawan kejahatan. Penyelundupan, narkotika, perdagangan manusia, terorisme, jadi pengamanan lautnya memang perlu diperkuat," sambung dia. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved