Ini Alasan Sekda Kenapa Program e-Budgeting Belum Diberlakukan di Pemprov Kepri
Penerapan program itu diyakini Arif akan membantu Pemorov Kepri dalam merencanakan strategi kerja dan program kerja sehingga sesuai dengan RPJMD
Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Janji Gubernur Nurdin Basirun memberlakukan e-planning, e-budgeting dan e-controling dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Kepri pada 2017, ternyata belum terwujud.
Terkait hal itu, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengatakan belum diberlakukannya e-planning dan e budgeting disebabkan penyusunan program pembangunan 2017 sudah berjalan sebelum Gubernur Kepri mengambil kebijakan tersebut.
"Sebenarnya e-planning dan e-budgeting sudah diterapkan pada 2017 ini. Namun, sebelum program ini mulai diberlakukan, Bappeda sudah berjalan dalam penyusunan program-program pembangunan," kata Arif kepada Tribun, Rabu (29/3) pagi.
Meski demikian, Arif memastikan, penerapan e-planning dan e-budgeting akan dimulai pada 2018.
Penerapan program itu diyakini Arif akan membantu Pemorov Kepri dalam merencanakan strategi kerja dan program kerja sehingga sesuai dengan RPJMD.
"Jadi, kalau ada program-program susupan langsung diketahui dan ditolak sistem. Dengan demikian, semua program kerja akan terkoodinasi dalam sistem dan bukan jatuh dari langit," ujar Arif.(*)
* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Kamis, 30 Maret 2017
![[FULL] 'Migrasi' Besar Projo Pepet Prabowo, Pakar: Gerindra Tak Akan Mau Dimasuki Gerbong Bermasalah](https://img.youtube.com/vi/7kJCJ3lPDXQ/mqdefault.jpg)
