Komisi II DPR ke Batam, Bahas Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam

"Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan tidak ada overlapping, tapi karena wilayah kerja BP Batam itu 65 persennya ada di Pemko, dan mayoritas penduduk dan ekonomi ada di sini, seakan-akan ada dualisme, tumpang tindih," ujar Robert.

Disinggung akan memilih status Batam sebagai FTZ atau KEK? Robert mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

"Kita ikuti saja arahnya kemana. Tentunya Batam akan disebut KEK transisi, ada periode waktunya. Kita harus bersiap dengan itu," kata dia.