KPK Soroti Dana Desa, Pelayanan Imigrasi serta Intervensi Penanggaran di Kepri
“Pengawasan pemerintah daerah dalam verifikasi dana desa terhitung lemah, sehingga ada penggunaan dana desa yang tak sesuai peruntukannya
Tayang:
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/supervisi-kpk_20170516_225402.jpg){kind=small}
lihat foto
Komisioner KPK Basaria Panjaitan (kiri), saat suipervisi dan penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Pemprov Kepri di Dompak, Selasa (16/5/2017).
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Sekda-Kepri-Misni-usai-dilantik-7999.jpg)
Hasilnya masih sangat rendah dengan rata-rata lebih dari separuh anggota DPRD di Kepulauan Riau belum melaporkan LHKPN.
Rapat koordinasi ini kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan akan terus berhubungan dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di Kepulauan Riau.
Basaria berharap di Kepulauan Riau tercipta sistem dan prosedur yang kuat dan diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi.
“Kami mengharapkan peningkatan partisipasi publik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan,” kata dia.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/29042026Satgas-Pasti.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Wahyu-Wahyudin-22.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Gubernur-ke-Penyengat-TPI-08-Juni-2025.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kakanwil-Ditjen-Imigrasi-Kepri-yang-baru-imbas-dugaan-pungli-ke-WNA.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Wakil-Ketua-III-DPRD-Kepri-H-Bahktiar-Lc-MA.jpg)