Yumasnur Curhat Soal Karut Marut Lahan, Banjir Hingga Row Jalan yang Menyempit

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Kedatangan Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan PBPB Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo ke Gedung Wali Kota Batam, Kamis (18/5/2017), disambut hangat Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Amsakar pun sempat menguraikan beberapa permasalahan yang terjadi di Batam saat ini, mulai dari pertumbuhan ekonomi Batam yang kian menurun dan berdampak pada banyak hal.

Amsakar memiliki harapan besar, dengan kedatangan Lukita ke Batam itu, berbagai persoalan yang terjadi di Batam bisa diselesaikan.

"Pertumbuhan ekonomi di Batam tahun 2016 lalu hanya 4 koma sekian persen, turun dari angka tujuh persen. Triwulan pertama 2017 ini, hanya 2 koma sekian persen. Dengan kondisi saat ini, kami tak optimistis target APBD Kota Batam Rp 2,3 triliun itu bisa tercapai," kata Amsakar.

Tak hanya Amsakar, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur juga memanfaatkan sesi tanya jawab dengan Lukita sebagai ajang 'curhat'.

Baca: Atasi Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam, Ini yang Pertama Dilakukan Pemerintah

Baca: Transisi Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Dimulai Tahun Ini

Banyak hal yang dicurahkan Yumasnur pada kesempatan itu.

Mulai dari soal lahan, banjir, sampai ke soal pengalihan aset dari BP Batam ke Pemko Batam yang tak kunjung terealisasi.

"Masalah lahan, sumbernya di lahan. Kami mengibaratkannya ini seperti satu istri dengan dua suami. Soal lahan ini rumit. Sejak tujuh pimpinan BP Batam datang, pegawai lahan yang lama semua dimutasi. Titik koordinat jadi kacau," ujar Yumasnur.

Hal ini berpengaruh pada pembangunan infrastruktur berupa jalan, yang saat ini sedang digalakkan Pemerintah Kota Batam.

Lantaran komunikasi dengan pegawai lahan di BP Batam sebelumnya menjadi terputus. Sementara arsip-arsip lahan yang lama, lebih diketahui pejabat lama.

"Manajemennya perlu ditata. Karena kami putus komunikasi. Sekarang pembangunan infrastruktur di Kota Batam konsentrasinya yang menonjol bangun jalan. Supaya jalan bagus, lebar," ujar dia.

"Kami minta BP Batam serahkan jalan ke Pemko karena sekarang jalan masih jadi aset BP. Tapi yang kerjakan jalan itu pakai dana kita (Pemko Batam). Pertanyaannya mau sampai kapan?," sambung Yumasnur.

Belum lagi soal ROW jalan yang berbeda dari sebelumnya. Dia mencontohkannya dengan ROW jalan yang semula ditetapkan 70 meter, sekarang justru mengecil menjadi 50 meter.

"Jalan mau kami perlebar juga sulit. Karena lahan di kiri dan kanannya sudah dialokasikan. Satu ruas jalan itu ROW-nya beda-beda," kata dia.

Soal banjir, Yumasnur mengatakan antara pengembang yang satu dan lainnya hanya dipisahkan garis batas.

Cut and fill-nya tidak ada pengawasan dari BP Batam. Inipula satu penyebab yang berakibat pada meluasnya titik banjir di Kota Batam.

Di satu sisi, BP Batam ingin memajukan infrastruktur di Batam. Namun di sisi lain, jika terjadi banjir, Pemko Batam yang kerap disalahkan masyarakat.

"Kalau terjadi banjir, Pemko yang tangani. Dari sebelumnya 36 titik banjir, sekarang lumayan parah menjadi 68 titik banjir. Untuk mengatasi banjir itu, kita beli alat berat. Tapi yang mau digali lahan orang," ujar Yumasnur.

Yumasnur mengatakan, jika 30 tahun lalu drainase di Batam masih cukup untuk menampung debit air di kala intensitas hujan tinggi.

Namun sekarang, akibat pertumbuhan dan perkembangan Batam, drainase yang ada sudah tidak cukup lagi.

"Drainasenya mau dilebarkan, kiri-kanan sudah dialokasikan. Akar masalahnya ada di lahan, dan itu bukan kewenangan Pemko," kata dia.

Yumasnur juga menyinggung soal pengalihan aset dari BP Batam ke Pemko Batam. Sudah lima tahun mereka ajukan pengalihannya, namun tak juga terealisasi.

Sampai-sampai aset seperti Balai Latihan Kerja (BLK) di Batuaji, Gedung Beringin di Sekupang, belum lagi dengan Pasar Induk, kondisi bangunannya kini hampir runtuh.

"BLK itu mau runtuh, padahal mau kita gunakan untuk tempat pelatihan pekerja. Gedung Beringin mau kita rawat. Kita ajukan pengalihan aset Damkar di Belakangpadang ke Pemko dan rumah susun ke Kementerian Keuangan, bisa cepat selesai. Ini sudah lima tahun, tak juga selesai," ujar Yumasnur.