Soal Wacana Provinsi Khusus Batam, Soerya Respationo: Darmin Salah Diagnosa

Mantan Ketua DPRD Kota Batam dan juga mantan Wakil Gubernur Kepri itu mengatakan, kondisi Batam yang gawat itu telah mendasari pemikiran perlunya alternatif solusi. Salah satunya dengan mewacanakan pembentukan Provinsi Khusus Barelang.

Ia bersama sejumlah tokoh senior di Batam mendeklarasikan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang. Selain Soerya, tokoh yang tergabung antara lain Taba Iskandar, Asmin Patros, Sukri Fahrial, sejumlah akademisi, tokoh-tokoh profesional, tokoh OKP dan LSM.

Terkait adanya suara kontra, Soerya menegaskan, jangan ada pihak yang langsung apriori dengan niat tersebut. Ia mengajak seluruh elemen melepaskan ego masing-masing dan berpikir jernih.

"Ada yang apriori seolah-olah tokoh-tokoh penggagas ingin jadi gubernur, wakil gubernur dan sebagainya. Itu sangat naif. Jika provinsi itu jadi, maka itu juga perlu waktu. Kecuali, jika dinilai kondisi Batam yang merupakan pintu gerbang Indonesia ini dipandang genting atau mendesak. Jika itu bisa presiden keluarkan Perppu. Bisa cepat," katanya.

Toh demikian, untuk pengisian pejabat yang akan menakhodai, semuanya juga ada mekanisme dan aturan ketatanegaraannya. Misalnya gubernur yang ditunjuk adalah dari Kemendagri atau kementerian lain yang ditunjuk presiden, pegawai golongan eselon I, atau ASN.

"Jangan berpikir ketika Perpu keluar, para penggagas ini lalu (otomatis) jadi gubernur. Pak Taba, saya, Asmin lalu jadi gubernur, enggak. Kita bukan ASN. Itu ada aturan ketatanegaraannya tersendiri," katanya.

Ia mengimbau tokoh di Kepri untuk tidak menyuarakan pendapat bernada bias, yang bisa membodoh-bodohi masyarakat. Pembentukan Dewan Perjuangan semata-mata bertujuan hendak menyodorkan fakta obyektif sebagai solusi di Batam.

"Kita hanya menghantarkan aspirasi masyarakat dan apa yang kita rasakan sendiri dengan kondisi Batam saat ini. Jadi jangan asal bunyi," ucapnya.

Ia juga menampik bahwa pembentukan provinsi Khusus Barelang akan memecah persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, semua itu justru untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan ekonomi.

"Ingat dulu saat Kepri di bawah Riau, itu kita juga punya semangat untuk membangun Kepri. Bukan untuk memecah belah dengan masyarakat Riau. Tapi mendekatkan masyarakat (Kepri) dengan kesejehteraan ekonomi," ujar Soerya. (*)