Operasi Tangkap Tangan KPK

KACAU! Uang Suap Untuk Kajari Pamekasan Lebih Besar Dibanding Nilai Proyek yang Dikorupsi

Anggaran kecil tapi bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kalau dari nilai proyek kan hanya Rp 100 juta, tapi nilai suapnya Rp 250 juta

Kompas.com/Taufiqqurrahman
KPK mengamankan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan dan Kejari Pamekasan dalam operasi tangkap tangan, Rabu (2/8/2017). 

Laode M Syarif menambahkan saat ini kelima tersangka bersama barang bukti uang suap Rp 250 juta masih ada di Polda Jawa Timur. Mereka akan dibawa ke Jakarta Kamis (3/8/2017) pagi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dalam operasi tangkap tangan KPK dalam kasus ini, KPK ‎mengamankan 10 orang.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan.

Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Pamekasan Ahmad Syafii ‎(ASY), Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya (RUD), Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo (SUT), Kades Dassok Agus mulyadi (AGM) dan Kabag Adm Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin (NS).

Atas perbuatannya ‎sebagai pihak penerima yakni Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 2 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi atau yang menganjurkan memberi, Ahmad Syafii disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 ke 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi‎ sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 atau ke 2 KUHP.

Selanjutnya pihak yang diduga penerima, Rudy Indra Prasetya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001
.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved