Kejati Kepri Periksa Wakil Bupati Terkait Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna. Ini Alasannya

BATAM.TRIBUNNEWS.COM.TANJUNGPINANG - Sejumlah saksi kembali dihadirkan untuk melengkapi berkas penyidikan Kejati Kepri terkait Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti kembali dihadirkan sebagai saksi yang mengetahui adanya anggaran tunjangan rumah dinas DPRD Natuna itu.

Ngesti merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Natuna tahun 2009-2014.

Saat itu ia mengikuti kontes pilkada kabupaten Natuna 2016-2017 bersama pasanganya Hamid Rizal yang akhirnya terpilih.

Baca: Insiden Turis Tenggelam di Laut, Terulang. Polisi Kijang Terpaksa Pasang Sendiri Plank Ini di Pantai

Baca: Di Natuna Menteri Susi Pudjiastuti Terpukau: Kita Harus Bersyukur Punya Negeri Seindah Ini

Baca: Tolak Tarif Listrik Naik. Warga: Daripada Diputus Karena Tak Kuat Bayar, Mending Padam Bergilir

Kapasitasnya diperiksa sebagai mantan anggota DPRD pada periode kasus yang ditangani tersebut.

"Kita periksa Wakil Bupati aktif saat ini sebagai saksi karena dia anggota DPRD yang menjabat tahun 2009-2014," ujar Feritas SH Mhum. MSi‎ saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2017).

Menurut Feritas, penerima tunjangan anggota DPRD nanti akan diminta mengembalikan tunjangan yang diberikan.

Kasus ini menjerat dua mantan bupati, mantan ketua DPRD, mantan Sekwan dan mantan Sekda.

Baca: BREAKINGNEWS. Sosialisasi Kelistrikan di Sagulung Ricuh. Warga Emosi dengan Sikap Pria Ini

Kamis (10/8/2017), Kejati  memanggil 5 orang saksi di antaranya, Sekda Natuna tahun 2011, Hadi Candra mantan Ketua DPRD 2009-2014.

Hadi Candra saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Natuna.

Yusri Pandi Ketua DPRD Kabupaten Natuna periode 2014-2019 ikut dihadirkan. Selanjutnya Hardinansyah Kepala Bappeda Kabupaten Natuna tahun 2011 serta Wakil Bupati Natuna, Ngesti yuni Suprapti.(*)