KONTRAS: Novel Akan Koorperatif Diperiksa Polisi di Singapura, Meski Ada Hal yang Tak Biasa

Baca: HUKUM KARMA? Kabur Usai Bunuh Istri dan Anak Tirinya, Pria Ini Tewas Ditabrak Truk Tanki Gas

Baca: SADIS! Wanita Ini Gantung Anaknya Beberapa Detik, Agar Suaminya Jemput dan Rawat Si Anak

"Padahal prosedur untuk pemeriksaan belum pernah ditempuh dan terlebih sebelumnya di rumah sakit Novel juga sudah menceritakan kronologis dan informasi terkait peristiwa penyerangan kepada kepolisian," kata Yati.

Terlepas dari itu, tim advokasi Novel Baswedan meragukan langkah serius Polri dan masih menyangsikan kemampuan penyidik mengungkap pelakunya.

Hal tersebut terlihat dari babyakna kejanggalan seperti menghilangnya sidik jari pelaku dari cangkir, pemeriksaan orang yang disuga kuat oelaku namun dilepaskan, dan sebagainya.

Apalagi proses penyidikan berkembang sangat lambat selama lebih dari empat bulan.

"Kami kuasa hukum khawatir polisi akan meminta Novel membuktikan siapa aktor intelektual penyerangan," kata Yati.

Yati mengingatkan bahwa Novel merupakan korban, bukan pelaku yang harus membuktikan hal tersebut.

Pernyataan Novel merupakan tanggung jawab kepolisian untuk menelusurinya.

Yati khawatir pemeriksaan Novel hanya formalitas belaka.

"Jika hal tersebut terjadi tentunya semakin beralasan bahwa kasus ini harusnya diselesaikan melalui Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan kepolisian," kata Yati.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang juga sahabat Novel, Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan Novel akan memberikan keterangan yang ia ketahui mengenai peristiwa tersebut.

"Novel akan menyampaikan dengan senang hati di BAP segera sebelum proses operasi mata yang harus dilakukan terhadapnya oleh tim dokter," kata Dahnil.

Namun, kata Dahnil, Novel hanya akan memberi keterangan mengenai kejadian itu saja. Terkait siapa aktor di baliknya, menurut dia, hal itu merupakan tugas kepolisian dalam proses penyidikan.

Dahnil menganggap sebaiknya Novel membeberkan dugaan aktor dan motif di balik penyiraman air keras itu ke tim gabungan pencari fakta yang kredibel dan independen. Tim itu sedianya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Hal ini penting, untuk menghindari upaya kriminalisasi yang selama ini sering terjadi bila kasus terkait dengan pihak yang berkuasa dan berpengaruh," kata Dahnil.(*)