Mulai Kelaparan, Pemerintah Siapkan 2 Kontainer Makanan untuk Ribuan Warga yang Disandera

TRIBUNBATAM.id, MIMIKA - Sebanyak dua kontainer bahan makanan disiapkan untuk sekitar 1.300 warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Warga Desa Banti terisolasi akibat penyanderaan KKB tersebut.

Bantuan makanan dari Pemerintah Daerah Mimika diserahkan melalui aparat penegak hukum yang bertugas dalam operasi Satgas Terpadu.

Sembako itu pun kemudian didistribusikan ke masyarakat melalui aparat kampung yang bertugas di sana.

Kepala Kampung Banti, Yohanes Yamany meminta agar KKB memberikan akses kepada masyarakat untuk pergi ke Tembagapura mengambil bahan makanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga mereka tidak kelaparan.

Baca: Wanita Cantik Asal Medan Menipu hingga Miliaran Rupiah, Status Belum Kawin Tapi Hamil 7 Bulan

"Jalan ke Kampung Banti sama sekali diblokade oleh kelompok ini. Situasi di sana sangat memprihatinkan. Bahan makanan sudah mulai habis. Apalagi, banyak warganya yang masih anak-anak yang mudah terserang penyakit," kata Yohanes didampingi Kepala Kampung Obitawak, Siprianus Omabak seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (11/11/2017) siang.

Sejumlah tokoh masyarakat Tomy Yawang berharap agar permasalahan di Tembagapura cepat selesai.

Baca: 1.300 Orang Disandera Kelompok Bersenjata di Papua, Satu Orang Tewas

Baca: Kelompok Bersenjata di Papua yang Sandera 1.300 Warga Juga Perkosa Warga Sipil

Sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, bertani dan kegiatan lainnya.

Putra-putri mereka pun bisa kembali bersekolah seperti biasanya.

"Jangan sampai warga kelaparan, saya siap menunggu kapan sembako yang ada ini akan diambil, besok pun kami menunggu," kata Kepala Distrik Tembaga, Martinus Nugoba yang meninjau kehadiran bahan makanan yang sementara ini disimpan di Polsek Tembagapura.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, aparat kepolisian dibantu TNI masih melakukan persuasif agar situasi di Distrik Tembagapura kembali normal.

"Kami berharap dengan semua pihak harus menjaga keselamatan masyarakat baik dari intimidasi maupun kelaparan. Maka kami berharap KKB membuka akses jalan dari Banti ke Tembagapura agar masyarakat dapat mengambil sembako yang sudah tersedia di samping Polsek Tembagapura," harap Kamal.

Kamal menambahkan, pihaknya tak akan melakukan evakuasi masyarakat di sana apabila kelompok ini meninggalkan kedua kampung tersebut dan menyerahkan diri.

"Kampung itu milik masyarakat, buat apa kita evakuasi kalau kelompok ini pergi. Tapi kita sudah siap untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, yakni strategi apabila evakuasi harus dilakukan, termasuk kendaraan sudah di-stand by-kan," katanya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan ada 1.300 orang dari dua kampung, yakni Kampung Kimbely dan Kampung Banti.

Warga dua kampung itu dilarang oleh KKB keluar dari kampung mereka sejak seminggu terakhir.

“Saat ini di Kampung Kimbely terdapat sekitar 300-an warga mayarakat non-Papua yang sebelumnya bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang. Lalu di Kampung Banti ada 1.000 orang masyarakat lokal yang juga diintimidasi mereka," ungkap Boy.

Mantan kapolda Banten itu menegaskan, saat ini petugas Polri bersama unsur TNI sedang berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebaskan dari intimidasi dan ancaman kelompok kriminal bersenjata.

“Kalau untuk informasi disekap belum ada, hanya dilarang keluar daerah itu. Informasinya sementara kondisi masyarakat masih dalam kondisi cukup baik. Saat ini Tim Satgas Terpadu TNI-Polri masih melakukan upaya di lapangan,” tegasnya.

Pemerintah setempat sudah berusaha bernegosiasi dengan KKB tersebut, namun mereka menolak.

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam atas aksi penyanderaan tersebut.

Kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI menyebut pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengintaian di lokasi penyanderaan, sembari berkordinasi dengan polisi.

"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya, dengan langkah-langkah yang soft (lunak) bersama kepolisian, apabila langkah soft tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," katanya.

(KONTRIBUTOR JAYAPURA, JHON ROY PURBA)