Ngadu ke DPRD Tanjungpinang Tak Ditemui, Curhatan PKL Laman Boenda Bikin Miris Hati!

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG-Puluhan pedagang yang berjualan di Laman Boenda kecewa. Saat mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk audinesi, tak seorangpun anggota legislatif yang menemuinya, Kamis (15/3/2018).

Kedatangan para pedagang di kantor dewan tersebut untuk mengadukan nasib mereka. Karena sebulan terakhir, mereka tak dibolehkan berjualan di kawasan Laman Boenda. Bahkan mereka mengaku diusir paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinan.

Baca: Terungkap! Inilah Kode Rahasia Percakapan Pilot Saat Terbang! Kata Mayday Paling Bikin Merinding!

Baca: Heboh! Wanita Cantik Ini Minta Suami kepada Presiden Jokowi! Mengejutkan Alasannya!

Baca: VIDEO: Petugas Bandara Ini Tertangkap Kamera CCTV Ambil Uang Penumpang! Begini Modusnya!

Baca: Mbah Satiyah Usia 120 Tahun Rajin Salat Tahajud dan Mengaji! Kisah Hidupnya Mengharukan!

"Kami kecewa dewan tak ada satupun yang mau menjumpai," teriak seorang pedagang perempuan di kantor DPRD.

Sementara itu, Joe koordinator pedagang tersebut mengatakan, kekecewaan pedagang cukup berasalan. Sudah jauh-jauh mereka datang ke Senggarang untuk audiensi, namun tidak ada DPRD yang menemui. Padahal mereka sudah melayangkan suratnya.

Dia juga menjelaskan, audiensi dilakukan karena pedagang tidak diizinkan berjualan oleh aparat Satpol PP karena alasan Perda. Padahal selama ini pedagang tidak pernah disosialisasikan masalah Perda.

"Yang lebih menyakitkan lagi saat penertiban ada Satpol PP yang ngomong kotor. Sambil ngusir. Jadi kami sebenarnya ingin mengadukan masalah ini ke dewan. Tapi tak ada yang jumpai. Padahal kita sudah masukkan surat," katanya.

Meskipun sudah dilarang, namun mereka akan tetap berjualan dan bertahan di kawasan tersebut sampai diberikan solusi. Walaupun mereka harus berjualan kucing-kucingan. " Ini masalah perut. Kami tak jualan tak makan," katanya.

Ia pun berharap, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pedagang keliling bisa tetap berjualan di kawasan tersebut. Dalam hal ini, DPRD dan pemerintah harus memberikan solusi dari masalah tersebut.

"Berjualan harga mati. Dimana ada keramaian disitu ada PKL," teriaknya.

Boru, pegdagang lainnya mebgatakan, sangat kecewa dengan tidak adanya dewan yang menemui mereka. Menurutnya mereka pedagang yang ingin mengadukan nasib ke wakil rakyat namun tak satu pun wakil rakyat yang menemui.

"Kami pedagang bukan peremen. Kami jualan juga tak kumuh. Karena kami tau dan tak ingin Laman Boenda kami kumuh. Kami taulah cara menjaganya.

Kami juga selama ini tak buat masalah. Tapi kenapa diusir tak boleh jualan. Macamana anak kami mau sekolah. Kita ingin anak kita sekolah tinggi biar tak macam orang tuanya yang tak tau Perda," katanya.

Katena tidak berhasil menemui DPRD, para pedagang kembali ke Laman Boenda untuk rembuk menentukan langkah selanjutnya. Namun mereka mengatakan akan menggelar demonstrasi dalam waktu dekat.

(*)