Ranperda Perlindungan Perempuan Belum Disahkan DPRD Kepri. Ini Penjelasan Jumaga Nadeak

Ranperda itu diajukan Pemprov Kepri melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana

Ranperda Perlindungan Perempuan Belum Disahkan DPRD Kepri. Ini Penjelasan Jumaga Nadeak
TRIBUN/Iman Suryanto
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Rencana peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan belum disetujui DPRD Kepri.

Ranperda tersebut diajukan oleh Pemprov Kepri melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Pemprov Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menilai, Ranperda tersebut bukan tidak perlu dibahas dan disahkan menjadi Perda.

Baca: KABAR DUKA. Amoroso Katamsi. Pemeran Soeharto di Film G30S PKI Itu Telah Berpulang

Baca: Zumi Laza. Tak Kalah Tampan, Inilah Pesona Adik Zumi Zola yang Ikuti Jejak Sang Kakak Jadi Politisi

Baca: KEJUTAN! Katy Perry Sapa Duo Grand Final Indonesian Idol 2018, Abdul dan Maria!

"Saya tidak bilang tidak perlu tetapi didalami dulu," ungkap Jumaga kepada awak media, Selasa (17/4) pagi.

Jumaga menegaskan, DPRD Kepri tidak mengutamakan berapa jumlah Perda yang disahkan tetapi sejauh mana Perda tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Penegasan ini muncul setelah Jumaga melihat ada beberapa Perda yang sudah disahkan tetapi justru tidak dilaksanakan.

"Misalnya, Perda Disabilitas. Perdanya sudah kita bahas dan kita sahkan. Tetapi di lapangan Perda itu tidak jalan. Di halte, kantor-kantor, tak ada kita lihat ada tempat khusus untuk orang-orang disabilitas," terang ketua DPRD Kepri.

Halaman
12
Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved