Nasib Partai Demokrat Hanya Hitungan Jam. Jika Tak Pastikan Koalisi Akan Dicoret di Pemilu 2024

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Partai Demokrat terjebak dalam smalakama politik setelah patah arang dalam penentuan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Prabowo dengan tiga partai pengusung, yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN sepakat untuk mengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres untuk Pilpres 2019.

Partai Demokrat sebelumnya mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres, namun PAN dan PKS menolak.

Sementara itu, Partai Demokrat juga menolak sembilan calon PKS, termasuk Salim Segaf Al Jufri, nama terakhir yang tersisa dari daftar Cawapres Prabowo.

Namun belakangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan manuver dan akhirnya diumumkan sebagai cawapres oleh Prabowo.

Baca: Tak Boleh Abstain, Majelis Tinggi Partai Demokrat Sidang Jumat Pagi untuk Tentukan Arah Koalisi

Baca: Hary Tanoe Sebut Koalisi Pemerintah Telah Menutup Pintu bagi Partai Demokrat

Baca: Andi Arief Sebut Demokrat Tolak Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo

Munculnya nama Sandi diungkapkan sendiri oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief pada Rabu (8/8/2018) lalu melalui akun Twitternya.

Andi bahkan menuduh Sandi membayar PAN dan PKS Rp 500 miliar dan menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus".

Cuitan Andi Arief ini kemudian heboh di media sosial.

Prabowo bahkan sampai dua kali menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Kamis, yakni siang hari dan Kamis malam, menjelang deklarasi di kediamannya.

Hingga deklarasi Prabowo-Sandiaga berakhir, Demokrat belum menyampaikan sikap resminya.

Di linimasa Twitter, para elite Demokrat terbelah dalam hal ini. Ada yang mendukung Jokowi ada ada juga yang menolak.

Namun Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari K menyatakan bahwa majelis Tinggi PD akan bersidang pada Jumat pagi untuk menentukan sikap.

Bagaimanapun, Demokrat tetap harus menentukan arah koalisi karena untuk membentuk poros baru sudah tidak mungkin lagi karena tidak ada partai lain yang tersisa.

Sementara, di sisi lain, setiap partai diwajibkan oleh Undang-undang untuk mengajukan capres dan cawapres.

Jika pada Pemilu 2019 lalu Partai Demokrat memilih netral, namun pada Pemilu 2019 ttidak bisa lagi, mereka wajib menentukan capres-cawapres.