Nasib Partai Demokrat Hanya Hitungan Jam. Jika Tak Pastikan Koalisi Akan Dicoret di Pemilu 2024

Hukumannya pun tidak main-main, kepesertaannya akan dibatalkan di Pemilu berikutnya.

Hal itu diatur dalam pasal 235 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bunyinya: "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya".

Masalahnya, kemana Partai Demokrat akan berlabuh?

Jika ingin bergabung dengan kubu Jokowi, tentunya akan sulit, karena sembilan partai pendukung Jokowi menyatakan pintu sudah tertutup bagi Demokrat.

Hali ni dikatakan oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Romahurmuziy mengungkapkan, hingga detik terakhir penentuan cawapres Partai Demokrat belum juga bergabung.

Padahal partai pendukung Jokowi telah memberi kesempatan.

"Kita sudah memberi kesempatan sampai dengan tadi, sebelum di sini kita membahasnya dalam kesempatan yang lebih terbatas," ungkap Romy.

"Dan kita belum mendapatkan sinyal dari partai demokrat sama sekali tentang akan bergabung," tambah Romy.

Di sisi lain, untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Sandi juga akan sulit meskipun peluang itu masih terbuka.

Kunjungan Prabowo dua kali ke kediaman SBY menunjukkan keinginan Ketua Umum Gerindra itu agar Demokrat tetap berada dalam koalisi yang sudah dibangun.

Namun, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya, pada Kamis tengah malam, menyebutkan bahwa Partai Demokrat menyatakan tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo dalam Pilpres 2019.

"Bagi Pak Prabowo penghianatan itu hal biasa, bagi Partai Demokrat itu hal Prinsip," cuit Andi.

Namun yang jelas, Partai Demokrat harus memilih, tetap berada di kubu Prabowo atau pindah ke kubu Jokowi.

Itu pun juga membutuhkan energi yang besar bagi SBY karena waktunya hanya dalam hitungan jam saja.

Sebab, dua kubu yang akan mendaftarkan calonnya pada "Jumat keramat" ini, hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU.