ANAMBAS TERKINI

Pemotongan Gaji Rp 100 Ribu Tiap Bulan Dipertanyakan, Ini Jawaban Ketua Koperasi Anambas Bermadah

Ketua Koperasi Anambas Bermadah, Masykur menjawab kegelisahan anggota koperasi Anambas Bermadah terutama terkait pemotongan gaji.

Pemotongan Gaji Rp 100 Ribu Tiap Bulan Dipertanyakan, Ini Jawaban Ketua Koperasi Anambas Bermadah
THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDI
Ilustrasi rupiah 

Ia kemudian mengatakan kalau tugas untuk memotong hak keuangan yang diterima oleh pegawai yang menjadi anggota koperasi berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, tiap-tiap Kepala OPD telah diberikan sosialisasi mengenai pembentukan dan mekanisme Koperasi Anambas Bermadah ini dengan harapanakan diteruskan ke pegawai yang ada di bawahnya.

"Sehingga kalau ada yang menyampaikan tidak pernah disosialisasikan, dianggap Kepala OPD nya yang belum mensosialisasikan hal itu. Hari ini kenapa belum bisa dilakukan unit usaha simpan pinjam, karena kedepan koperasi ingin melakukan unit usaha pinjaman ini tanpa bunga," ungkapnya.

‎Masykur pun begitu berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya itu.

Ia mencontohkan dalam melaksanakan sosialisasi mengenai koperasi ini yang menurutnya tidak menggunakan dana yang ada pada koperasi, melainkan menggunakan dana Dinas Dalam ketika masih berada di Sekretariat Daerah ketika ia menjabat sebagai Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Saat ini, terdapat ribuan anggota yang tergabung dalam koperasi Anambas Bermadah itu yang terdiri dari PNS dan PTT.

"Tak ada sesen pun uang koperasi yang tersentuh. Padahal sebenarnya itu boleh. Hari ini amanah yang harus dijaga, sehingga itu yang saya perhatikan betul. ‎Memang hukum masuk dalam koperasi ini berdasarkan azas sukarela. Hanya saja koperasi ini kan masuk dalam RPJMD. Karena masuk ke sana, maka hrus mauk dong. Itu kan masuk ke dalam loyalitas," beber pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas itu.

Baca: Kelainan Seks hingga Nyabu Bareng, Ini 10 Fakta Dibalik Kasus Suami Aniaya Istri hingga Tewas

Baca: BMKG : Selasa (9/10) Wilayah Kepri Diprediksi Hujan Ringan dan Berpotensi Petir Serta Angin Kencang

Baca: 6 Hari Lagi Pendaftaran CPNS 2018 Ditutup, Simak Tips BKN Agar Lolos Seleksi Administrasi

Keberadaan koperasi pegawai ini sebelumnya dikeluhkan pegawai. Pegawai yang mengeluh menilai, kurang adanya transparansi dari jumlah uang yang dipungut dari pegawai, hingga adanya kesan paksaan untuk menjadi anggota untuk menjadi koperasi yang dibentuk sekitar awal tahun 2018 itu.

"Lebih kurang sudah setahun ini hak keuangan yang biasa kami terima tiap bulannya dipotong. Kalau saya seratus lima puluh ribu per bulan. Mohon maaf, ini bukan persoalan besar atau kecil uang yang dipungut, tetapi caranya itu‎," ujar Adi (bukan nama sebenarnya) salahseorang pegawai kepada Tribun belum lama ini. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved