BATAM TERKINI

Status PNS Tersandung Kasus Korupsi di Batam Ditentukan Paling Lambat 30 November

Paling lambat 30 November mendatang, mereka akan mendapat surat keputusan (SK) terkait pemberhentian sebagai ASN.

Status PNS Tersandung Kasus Korupsi di Batam Ditentukan Paling Lambat 30 November
TRIBUNWOW
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Karier Dendi Nurdin Purnomo--eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam terhenti.

Meski dikabarkan sudah bebas usai menjalani hukumannya, Dendi tak bisa kembali lagi bekerja di Pemko Batam.

Pada persidangan beberapa waktu lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang memvonis Dendi 1 tahun 3 bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara.

Dendi dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain Dendi, Fadillah Malarangeng--eks Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Raja M Rizal--eks Bendahara di Dinas Sosial Kota Batam, dan sejumlah ASN lainnya yang tersandung kasus korupsi dan sudah inkrah, juga bernasib sama.

Baca: CPNS 2018 - Ada Instansi Belum Umumkan Hasil Seleksi Administrasi di sscn.bkn.go.id, Ini Kata BKN

Baca: INFO CPNS 2018 - Panduan Cara Mencetak Kartu Ujian CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id

Baca: CPNS 2018 - Verifikasi Berkas Fisik CPNS 2018 Wajib Bawa Kartu Ujian, Begini Cara Cetak Kartunya

Baca: CPNS 2018 - Belum Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018? Ini Link 35 Instansi di sscn.bkn.go.id

Paling lambat 30 November mendatang, mereka akan mendapat surat keputusan (SK) terkait pemberhentian sebagai ASN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengatakan, Pemko Batam sudah menerima surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait surat edaran Mendagri untuk pemberhentian ASN tersandung korupsi dan sudah inkrah itu.

"Sudah ada suratnya. Intinya diberhentikan semua. Wajib diberhentikan," kata Jefridin, usai mengikuti upacara hari santri nasional di Dataran Engku Putri Batam, Senin (22/10)/2018.

Jefridin tak mau merinci siapa saja nama yang dimaksudnya itu. Ia juga tak menegaskan berapa jumlah pastinya.

"Tak hafal," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved