Susah Buat KTP di Batam, Anggota DPRD : Harusnya Walikota Prioritaskan Masalah Warganya Bukan Jalan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho angkat suara terkait keluhan masyarakat yang kesusahan mengurus KTP elektronik di Batam.

Sementara segala urusan administrasi hampir semuanya membutuhkan e-KTP.

Ia menilai dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak memiliki ketegasan kepada Dinas yang terkait.

Menurutnya Rudi hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur atau pelebaran jalan.

"Seharusnya Wali Kota Batam melalui Kadisdukcapilnya harus prioritaskan dulu masalah kependudukan warganya, bukan prioritas bangun jalan," ujar Tumbur kepada Tribun, Selasa (10/12/2018).

Baca: KECELAKAAN DI BATAM - Total Korban Kecelakaan di Sei Temiang 5 Orang. Ini Kesaksian Korban Selamat

Baca: Fenomena Puting Beliung di Batam, Ini Video Detik-detik Puting Beliung Terjang Wilayah Kabil Batam

Baca: BREAKINGNEWS! Puting Beliung Terlihat Dekat Bandara Hang Nadim Batam. Ini Penjelasan BMKG

Baca: BREAKINGNEWS. Kecelakaan Maut di Sei Temiang, Batam. 4 Motor Rusak Parah Dihantam Sedan Corola Putih

Ironisnya lagi, lanjut Tumbur, ia pernah meninjau di Kecamatan Nongsa, banyak e-KTP yang sudah dicetak tapi belum dibagikan kepada warga.

Ditanyakan warga, banyak yang belum mengetahui bahwa KTPnya sudah selesai.

"Soal ini pun harusnya pihak kecamatan mengumumkan kepada warga. Baik itu melalui media cetak ataupun media lainnya. Soalnya banyak juga warga yang datang ke sana tau-taunya belum selesai. Jadi percuma saja," sesalnya lagi.

Tumbur menambahkan kalau didistribusikan langsung ke kelurahan ataupun RT dan RW, takut disalah gunakan oleh oknum tertentu.

Memang alangkah baiknya harus diberitahukan langsung kepada pemilik kalau E-KTPnya telah selesai.

"Kalau dibagikan ke RT RW nanti jadi susah pertanggungjawabannya," kata Tumbur.

Dua masalah ini yang harus menjadi perhatian Rudi. Memang, kata dia, pembangunan itu bagus namun harus seiring juga dengan pembangunan sosial masyarakat.

"Yang mendesak itu, misalnya KTP warga, baru KIS. Apalagi kita menjelang pesta demokrasi. Persoalan ini harus tuntas agar Pemilu (Pemilihan Umum) bisa berjalan dengan baik," tegas Tumbur. (rus)