Batam Terkini
Peleburan BP Batam Memantik Polemik: Ini Fakta-fakta yang Menyeruak
Berbagai elemen atau stakeholders melontarkan argumennya sesuai kompetensinya. Pro dan kontra, bahkan berbagai sinyalemen muncul.
Penulis: Dewi Haryati |
lihat foto
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi VI, Bambang Haryo. Poltisi partai Gerindra ini mencurigai adanya kepentingan pemerintah yang tidak diakomodir oleh BP Batam, sehingga pemerintah berencana mengeluarkan sebuah keputusan yang bertentangan dengan undang-undang.
Keputusan untuk melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, menurut Bambang merugikan daya saing bangsa Indonesia dalam dunia industri dan perdagangan.
Apalagi ditahun 2020 penerapan Kawasan Ekonomi Khusus sudah diterapkan. Bambang berharap BP Batam dapat kembali ke khitahnya untuk menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan yang terintegrasi, sehingga mampu menyaingi Singapura.
4. Interest personal tak terelakkan di Batam
Pada Jumat (21/12/2018) Kadin Batam menggelar Rapat Koordinasi dengan mengangkat tema “Menolak Ex-officio Sebagai Solusi Dualisme Tata Kelola Kewenangan Pembangunan Batam” di Hotel Aston, Batam.
Hanya saja tema itu sempat dipertanyakan seorang peserta, karena terkesan subjektif bahkan politis.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, soal tema yang diangkat, bukan berarti menolak orangnya (wali kota ex-officio kepala BP Batam). Tetapi lebih ke soal struktur organisasi di Dewan Kawasan.
Di Kepri, ada tiga pejabat yang menjadi anggota dewan kawasan. Pertama Gubernur Kepri, kedua Ketua DPRD Kepri dan ketiga Wali Kota Batam.
"Pemilihan pimpinan BP saat ini, apa mereka dilibatkan juga? Ini yang perlu diluruskan," kata Jadi.
Ia mengaku tak punya kepentingan apa-apa di balik tema rakor yang diangkat. Tujuannya hanya satu, supaya ke depan Batam lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Pada kesempatan itu, Jadi juga bercerita soal pertemuannya dengan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, pasca rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (12/12/2018) lalu.
"Kalau saya tak dibutuhkan lagi (sebagai Kepala BP Batam), saya siap. Tapi ada hal yang perlu diluruskan," kata Jadi menirukan ucapan Lukita.
Ini berkaitan dengan kegiatan yang digelar BP Batam, selama kurang lebih 1 tahun kepemimpinan Lukita, dan deputi lainnya. Dikatakan, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan. Apalagi dengan pengaruh ekonomi dunia.
"Tapi paling tidak, ekonomi kerakyatan tetap berjalan. Anggaran yang ada di BP itulah yang digunakan," ujarnya.
Kegiatan ekonomi kerakyatan ini, menurut Jadi, nyatanya berhasil. Banyak kegiatan usaha kecil menengah yang bangkit dan menjalankan usahanya.
