Angin Utara dan Gelombang Tinggi Berpotensi Picu Inflasi, Ini Saran TPID Kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2019 diperkirakan akan mengalami inflasi.

Beberapa potensi risiko pendorong inflasi di Kepri antara lain, angin musim utara yang sedang berlangsung.

Hal ini menyebabkan gelombang tinggi yang dapat mengakibatkan terhambatnya jalur distribusi dari dan ke wilayah Kepri.

Termasuk distribusi bahan makanan serta dapat memicu kelangkaan pasokan ikan laut karena terbatasnya aktivitas nelayan. Sehingga harga ikan laut meningkat.

"Kemudian potensi inflasi pada kelompok bahan makanan yang disebabkan terbatasnya pasokan, akibat curah hujan yang tinggi pada awal tahun yang dapat merusak tanaman pangan," kata Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, dalam siaran persnya, Sabtu (5/1/2019).

Baca: Dibangun Tapi Tak Difungsikan, Pasar Becek Sagulung Jadi Tempat Nongkrong dan Merokok Siswa Bolos

Baca: Sempat Terputus, Sejumlah Rumah Sakit Bakal Kembali Dilayani BPJS Kesehatan

Baca: Sebuah Mobil Yaris Terpental dan Terbalik di Tanjungpinang, Begini Kronologisnya

Baca: Selama 2018, Meghan Markle Habiskan Rp 7 Miliar Untuk Belanja Pakaian. Belum Termasuk Baju Pengantin

Baca: Harga Mulai Rp 80 Ribu, Cukup Serahkan Foto, Wajah Bisa Langsung Dilukis

Selain itu, potensi kenaikan harga beras seiring dengan masih berlangsungnya musim tanam namun belum memasuki musim panen (Februari/Maret) yang dapat memicu kelangkaan pasokan beras.

Terindikasi dari kenaikan harga gabah baik pada tingkat petani maupun pada tingkat penggilingan.

Kemudian rencana pemerintah untuk menaikan tarif batas bawah komoditas angkutan udara, dapat memberikan tekanan pada inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

"Faktor lainnya, penyesuaian upah pada awal tahun dapat memicu inflasi pada kelompok inti," ujarnya.

Gusti melanjutkan, untuk pengendalian inflasi ke depan, sejalan dengan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pada 2018, telah dilakukan kebijakan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif), sesuai dengan pokok arahan pengendalian inflasi nasional.

Pengendalian inflasi 2019 tetap akan difokuskan untuk meneruskan kebijakan 4K dengan beberapa rekomendasi.

Pertama, untuk keterjangkauan harga. Pihaknya merekomendasikan penyelenggaraan kegiatan pasar murah, pelaksanaan kegiatan sidak pasar, mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kemudian pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan, meningkatkan koordinasi dengan kantor cabang maskapai penerbangan yang ada di wilayah Kepri sebagai langkah mengendalikan tarif angkutan udara," kata Gusti.

Kedua, ketersediaan pasokan. Pihaknya merekomendasikan pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan PERUM Bulog dan distributor, melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan, dan mendorong kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan komoditas utama penyumbang inflasi.

Ketiga, kelancaran distribusi. Pihaknya merekomendasikan untuk mempercepat implementasi pembangunan pasar induk di Kota Batam dan kabupaten/ kota lainnya, termasuk pengembangan pelabuhan.