Pilpres 2019

Amien Rais Sebut Ada 31 Juta DPT Bodong di Pemilu 2019: Kita Akan Audit Forensik IT KPU

"Saya peringatkan, awal April, tim adil makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien Rais

Tribunnews.com
Amien Rais mendatangi KPU, mengklaim ada 31 juta DPT bodong 

Sebab KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang tak boleh memihak.

Akan Audit IT KPU

Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan, awal April, tim adil makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien.

Apabila tidak maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT- nya.

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejal itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. Kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda.

Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. Ini apa apaan," katanya.

 Jangan Intimidasi KPU

Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai pernyataan Amien Rais tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan KPU untuk bekerja profesional, adil, dan berintegritas.

"Tetapi, pada saat yang bersamaan Amien Rais juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan ‘perlawanan’ atas produk kerja KPU," ujar Hendardi dalam keterangannya.

Menurut dia, Amien Rais adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi.

Oleh karenanya, menurut dia, pernyataan-pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved