Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Lolos DPR di Pemilu 2019 karena Dekat Jokowi, Hidayat Nur Wahid Membantah

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tidak bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2019.

Dikutip dari Kompas.com, Fahri mengatakan, hal ini bisa dilihat dari cara elite PKS mengelola partainya.

"Kalau yang dibangun kultur pimpinan PKS sekarang nih susah. Ngurus DKI saja enggak beres-beres, banyak masalah, yang enggak sanggup kerjakan akhirnya mecat-mecatin orang. Nih, sekarang bagaimana saya mau prediksi PKS lolos threshold? Sementara menjelang pemilu ini dia lakukan dua hal," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Fahri merupakan kader PKS yang sedang bermasalah dengan para pimpinan PKS.

Ia dipecat sebagai kader, tetapi menang dalam gugatan hingga tingkat kasasi.

Fahri mengatakan, seluruh caleg yang maju dari PKS diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal kosong.

Menurut Fahri, hal tersebut mematahkan semangat para caleg.

"Nanti itu pimpinan bisa tinggal memberikan tanda tangan untuk diserahkan ke KPU, langsung Anda gugur," ujar Fahri.

Kedua, kata Fahri, para kader juga diminta untuk menandatangani kesetiaan ulang terhadap PKS.

Fahri bingung kenapa harus ada syarat seperti itu.

Dia mengatakan, ini juga membuat kader PKS turun semangatnya.

"Jadi ya enggak bakal lolos lah, berat. Meskipun saya percaya Pak Prabowo menang karena arus bawah, tetapi PKS berat," kata dia.

Hidayat Membantah

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak mau berkomentar mengenai surat pengunduran diri tanpa tanggal yang disebut oleh Fahri.

"Saya tidak komentar tentang pendapat Beliau (Fahri)," ujar Hidayat.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, elektabilitas PKS belum aman untuk lolos ke DPR periode 2019-2024.

Hasil survei pada 18-25 Januari 2019 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia, elektabilitas PKS sebesar 4 persen.

Angka tersebut belum aman lantaran ada margin of error sebesar 2,8 persen. Artinya, angka tersebut bisa bertambah atau berkurang 2,8 persen.

Hidayat mengakui elite PKS pernah bertemu Jokowi beberapa hari setelah Sohibul Iman ditetapkan sebagai Presiden PKS.

Dalam pertemuan itu, kata Hidayat, Jokowi menawarkan kursi menteri untuk PKS, namun PKS bersikeras untuk di luar pemerintahan.

"Kalau itu sudah jelas tidak benar. Dari dulu PKS posisinya sangat jelas."

"Ketika Pak Sohibul Iman pertama kali ketemuan dengan Pak Jokowi, dia menawarkan untuk masuk memang," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Tetapi sejak dari itu sikap PKS sangat-sangat jelas, itu tahun 2015 sudah jelas kami berada di luar kabinet," tambah dia.

Hidayat mengatakan, PKS pun selalu mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait kebijakan yang dirasa kurang menguntungkan rakyat.

Di sisi lain, PKS mendukung program pemerintah yang dianggap baik.

Namun prinsipnya, kata Hidayat, PKS berada di luar kabinet Jokowi.

"Posisi PKS adalah berada di luar kabinet dan tidak masuk ke dalam kabinet."

"Dari dulu sangat jelas dan itu sejatinya bisa diterima secara rasional dan tidak dipelintir-pelintir yang aneh-aneh," ujar Hidayat.

Penulis : Jessi Carina

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fahri Hamzah Prediksi PKS Tak Lolos ke DPR di Pemilu 2019"