Dikritik Prabowo Terkait Bandara dan Pelabuhan Dikelola Asing, Begini Jawaban Jokowi

TRIBUNBATAM.id - Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia.

Menjawab kritikan Prabowo, Jokowi menyebut, hal itu masih diperlukan untuk perbaikan infrastruktur di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.

Awalnya, Prabowo mengatakan, hanya sedikit negara di dunia yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di negaranya.

"Bukan kita anti asing, ini menyangkut kedaulatan nasional," kata Prabowo.

• Tanggapi Pertanyaan Prabowo, Jokowi Pastikan Tidak Akan Kita Berikan 1 Senti Pun Kedaulatan Negara

• Prabowo Pertanyakan Penonton Debat yang Tertawa saat Disinggung Lemahkan Pertahanan Negara

• Relawan dan Simpatisan Geber Goyang Jokowi Gaspol di Kepri Mall Minggu Pagi Ini

• Dengar Pengakuan Prabowo soal Budaya ABS di TNI, Jokowi Tertawa 

Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya di militer yang dilatih untuk mengamankan objek-objek vital seperti stasiun, bandara, pelabuhan.

Ia mengaku khawatir jika ada masalah dengan kerja sama tersebut, maka bandara atau pelabuhan yang dikelola asing kemudian ditutup.

Namun, Prabowo tidak memaparkan bandara atau pelabuhan mana yang ikut dikelola asing.

"Pelabuhan dan bandara saluran nafas bangsa," kata Prabowo.

Mendapat kesempatan menjawab, Jokowi menyebut, Prabowo terlalu khawatir dengan hal yang sebenarnya juga dilakukan negara lain.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.

Ia menekankan bahwa kerja sama itu dilakukan oleh perusahaan, bukan negara. Kerja sama seperti itu, kata dia, tidak pernah terjadi masalah di negara lain.

Menurut Jokowi, yang terpenting adalah managemen tetap dikenalikan perusahaan Indonesia.

Berbeda dengan hal-hal yang strategis, kata Jokowi, pemerintah pasti sangat hati-hati.

Misal, menyangkut radar udara hingga alutsista. Jokowi memastikan tidak memberi toleransi jika ada kedaulatan Indonesia yang diganggu.