Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Profil Eggi Sudjana

Pada 2016, nama Eggi Sudjana masuk dalam bagan daftar donatur kelompok orang yang diduga melakukan makar terkait unjuk rasa 212.

Dalam gambar tersebut, Eggi disebut sebagai anggota dari Gerakan Oposisi Nasional (Gonas).

Selain Eggi, dalam gambar tersebut juga mencantumkan tokoh seperti Tommy Soeharto, Said Iqbal, Munarman, Rizieq Sihab, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Rachmawati Soekarno Putri.

Juga ada nama Bachtiar Nasir, Muhsin Alatas, Sri Bintang Pamungkas, Eko Suryo, Kivlan Zein, Adityawarman, Budi Sujana, Habiburahman, Baris Silitonga, Dahlia Zein, Rusdi dan Firza Husein.

Tuduhan ini membuat Eggi Sudjana kesal karena merasa nama baiknya tercemar.

5. Inisiasi demo ke KPU dan Bawaslu hari ini

Eggi Sudjana juga menjadi inisiator dalam demo yang melibatkan massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

Rencananya, demo ini akan digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (9/5/2019) hari ini pukul 13.00 WIB.

Selain Eggi, mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen juga menginisiasi demo ini.

"Kami kumpul dulu di Lapangan Banteng jam 13.00 WIB. (Aksi unjuk rasa) digelar bersamaan."

"Jadi, ada yang (menggelar aksi) di KPU dan Bawaslu," kata Eggi dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Tujuan unjuk rasa itu, menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Siapa pun yang menghalangi kita lawan," kata Kivlan Zen dalam sebuah konferensi pers di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

"(Tuntutannya) dibongkar kecurangannya, itu yang kami perjuangkan. Kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis," ujarnya.

6. Pernah deklarasikan partai baru

Eggi Sudjana pernah mendeklarasikan partai baru yaitu Partai Pemersatu Bangsa (PPB) pada 2015.

Dalam partai itu, Eggi Sudjana menjadi ketua.

Partai ini didirikan pada 18 Juli 2001.

Sayangnya, PBB tidak lolos verifikasi sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilihan umum legislatif 2004, 2009, 2014 maupun 2019.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)