HEADLINE TRIBUN BATAM

Cukai Rokok Senilai Rp 1 Triliun Lolos

Dirjen Bea Cukai untuk mencabut fasilitas fiskal bebas cukai untuk rokok dan minuman beralkohol di kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun, ini sebabnya

Cukai Rokok Senilai Rp 1 Triliun Lolos
wahyu indri yatno
halaman 01 tribun batam 

Pertama, ditemukan adanya perluasan ruang lingkup pemberian fiskal terhadap barang konsumsi akibat tidak jelasnya definisi ruang lingkup barang konsumsi.

Hal tersebut memicu terjadinya diskresi oleh pejabat yang berakibat tingginya penyelundupan barang konsumsi dari kawasan FTZ, khususnya Batam.

Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan dan ketidaktepatan insentif fiskal di FTZ Batam, Bintan dan Karimun, antara lain pembebasan cukai rokok 2,5 milyar batang senilai Rp 945 miliar tahun 2018.

Ketiga, masih ditemukan praktik-praktik pemasukan secara melanggar hukum atas barang terkena larangan/pembatasan melalui FTZ Batam ke wilayah pabean lainnya. "Atas kajian tersebut, KPK kemudian memberikan rekomendasi antara lain perlu mengevaluasi secara komprehensif atas pembentukan FTZ Batam, dan penghentian pemberian fasilitas bea masuk, pajak dan cukai untuk barang konsumsi di kawasan bebas," kata Agus.

Sejak terbitnya keputusan tersebut, dikatakan Agus, secara resmi pihaknya tidak akan melayani pengurusan dokumen CK-FTZ atau dokumen cukai untuk pemberitahuan pemasukan barang.

Pihaknya juga segera mempercepat proses pelayanan P3C (Penyedian Pemesanan Pita Cukai) untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pasca pencabutan pembebasan cukai rokok dan mikol itu.

Kadin Batam Kesal

Tanggapan kritis digaungkan Kadin Batam. Sebab, ia mencurigai ada sesuatu di balik perubahan regulasi di Batam tersebut.

Sebagai mitra strategis pemerintah, pada prinsipnya Kadin Batam menyatakan mendukung dan akan mengawal kebijakan pemerintah. Hal itu merka lakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk aturan Kawasan FTZ Batam.

Menanggapi Nota Dinas Dirjen Bea dan Cukai Nomor: ND-466/BC/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal Penghentian Pelayanan Dokumen CK-FTZ di K-PBPB Batam, maupun surat SesMenko Perekonomian ke Dirjen BC, Kadin merasa keberatan.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved