Karimun Terkini

Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja, Ini Metode Penghitungan dan Sanksi Dari Kementerian

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Tenaga kerja RI nomor 2 tahun 2019. Untuk waktunya, perusahaan harus membayar THR paling lambat tujuh hari

Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja, Ini Metode Penghitungan dan Sanksi Dari Kementerian
wahyu indri yatno
THR 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Sebagaimana yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja, seluruh perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya.

Hal tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Tenaga kerja RI nomor 2 tahun 2019. Untuk waktunya, perusahaan harus membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

"Di dalam surat edaran itu terdapat poin mengatur tentang pembayaran hak pekerja. Dalam hal ini THR," kata Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Hazmi Yuliansyah.

Disampaikan Hazmi, di dalam surat edaran tersebut juga disebutkan, bahwa pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Selain itu Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR, bagi pekerja atau buruh di perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada pekerja.

THR Lebaran Terancam Tidak Cair, Tenaga Honorer Mengaku Malas Bekerja. Ini Jawaban Wakil Bupati

Saat lebaran Sering Ditanya Kapan Nikah? Jangan Panik, Ikuti Cara Ini

Perampokan di Tanjungpinang, Abun Ngaku Rugi Rp 30 Juta

Dimana ketentuan dalam pembayaran THR diantaranya diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, kemudian diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, berdasarkan pejanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sedangkan jumlah atau besaran THR keagamaan yang akan diterima dihitung dengan metode yakni, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan hitungan, yakni masa kerja dikali satu bulan upah, dibagi 12 bulan.

Pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung berdasarkan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasrkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir, sebelum hari raya keagamaan. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Apa bila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR keagamaan, maka dikenakan saksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 20 tahun 2016, tentang tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang didalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan," jelas Hazmi.

Ditambahkan Hazmi surat edaran tersebut sudah disebarkan ke seluruh perusahaan se Kabupaten Karimun sejak Senin kemarin (20/5/2019), dengan penegasan agar segera dijalankan sehingga memberikan hak dalam hal ini THR bagi para pekerjanya. (ayf)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved