Prabowo Subianto-Sandiaga Daftar Gugatan ke MK Nanti Malam, Hashim Yakin Menang, Ini Alasannya

TRIBUNBATAM.id - Terungkap kepastian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno daftarkan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 akan mendaftarkan secara resmi gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (24/5/2019) malam.

Hashim memperkirakan gugatan akan didaftarkan sekitar pukul 20.30-22.00.

"Gugatan dari Prabowo-Sandiaga pasangan calon 02, akan diserahkan kepada MK nanti malam antara pukul 20.30 hingga 22.00. Apabila di antara bapak ibu mau hadir, kami persilakan nanti kita bisa bertemu di gedung MK," ucap Hashim dalam jumpa pers di Jalan Kertanegara, Jumat siang.

Dalam gugatan ke MK ini, Prabowo menunjuk Hashim sebagai koordinator penanggungjawabnya. Sementara ketua tim hukum dipercayakan kepada Bambang Widjojanto.

Bambang, sebut Hashim, akan dibantu oleh sejumlah kuasa hukum lain yang sudah berpengalaman.

Prabowo menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Ganjar Pranowo dan Prabowo Soal Kode Rambut Putih

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU itu, Prabowo kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf.

Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang di 21 provinsi.

Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi. Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen). 

Bertemu Jusuf Kalla

Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (23/5/2019) sore

Pertemuan itu justru berlangsung menjelang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi mengajukan gugatan terkait kecurangan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri mengakui ada pertemuan antara Prabowo dengan Kalla.

"Benar (bertemu), ya biasa komunikasi, tukar pikiran. Kan semua orang dalam keadaan kayak begini risau," ujar Maher di kediaman Prabowo, Kamis tengah malam, (23/5/2019).

Mulai dari tokoh pemerintah maupun di luar pemerintah.

"Yang di pemerintah ada; yang bukan pemerintah ada, yang pensiun ada. Biasa aja itu komunikasi politik itu biasa. Bukan untuk mengambil suatu keputusan dan engga bisa ngambil keputusan," katanya.

 Komunikasi tersebut dilakukan untuk mencairkan tensi politik yang tinggi saat ini. 

"Kalau enggak  (komunikasi) kita stagnasi cuma ngotot pihaknya masing-masing. Pak Prabowo seorang demokrat, memang dia dibesarkan di alam barat. Komunikasi bagi dia penting. Jadi semua diselesaikan baik-baik," tegas Maher.

Bangun komunikasi

Sebelumnya diberitakan, Kalla bertemu dengan Prabowo Subianto.

Hal itu merujuk pada kabar yang beredar disertai dengan pernyataan Kalla sebelumnya bahwa dia tengah mengupayakan membangun komunikasi dengan Prabowo.

Diketahui, Prabowo sempat meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (23/5/2019) sore.

Saat ditanya apakah bertemu dengan Prabowo di sekitar jam tersebut, Kalla tidak membantah dan tidak membenarkan.

Kalla hanya menjawab hari ini dia bertemu dengan banyak tokoh.

"Hari ini saya banyak bertemu tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat. Itu saja yang bisa saya katakan. Termasuk malam ini. Tadi di NU. Optimistis pokoknya. Harapan kita ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu final dan semua pihak tentu menyetujui apa yang diputuskan MK," ujar Kalla di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019) dilansir dari Kompas.com.

Saat ditanya kembali apakah salah satu tokoh yang ditemui adalah Prabowo, Kalla kembali tak menjawab secara tegas.

"Ya pokoknya banyak tokoh lah," lanjut dia.

Kalla sebelumnya menyatakan tengah berupaya membangun komunikasi dengan Prabowo untuk mendinginkan suasana usai terjadi kerusuhan pasca-demontrasi hasil Pilpres 2019 di Kantor Bawaslu.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Diusahakan, ya, sedang diusahakan. (Bersama) semua tokoh-tokoh," ujar Kalla.

Rekonsiliasi

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan ada optimisme rekonsiliasi antara calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pasca Pilpres ini.

Hal tersebut diungkapkan Jimly usai melakukan pertemuan tertutup bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh nasional di kediaman dinas Wapres JK, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019) malam.

Dia mengatakan, momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melangsungkan pertemuan Jokowi dan Prabowo.

"Perlu mendinginkan suasana. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk rekonsiliasi. Dari diskusi tadi ada optimisme. Saya tidak perlu menyebut secara detail tapi secara umum ada harapan rekonsiliasi akan terjadi," ujar Jimly.

Jimly mengatakan, tensi politik yang akhir-akhir ini panas, diharapkan dapat kembali membaik dengan upaya rekonsiliasi ini.

"Potensi rekonsiliasi dengan bertemu walaupun timingnya belum sekarang, tapi ada optimisme. Mudah mudahan bisa menurunkan ketegangan," kata Jimly.

Langkah Prabowo untuk melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly, patut diapresiasi.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu meredam pengunjuk rasa, karena Prabowo telah mengambil langkah yang tepat.

"Para demonstran pun sudah mulai berpikir serahkan mekanismenya pada proses resmi di mana nanti ada keputusan melalui Mahkamah Konstitusi. Mudah- mudahan tidak perlu lagi untuk demo," ungkap Jimly yang pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi Syafruddin, serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo. (*)