Ucapan SBY soal Oknum Intelijen Ternyata Bukan untuk Pilpres, Jadi Bukti Gugatan Prabowo-Sandi ke MK
Tim hukum BPN Prabowo-Sandi memasukkan ucapan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi bukti dalm gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.
lihat foto
Menurut tim hukum BPN Prabowo-Sandi, ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi 'tim pemenangan' pasangan calon 01 nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.
"Hal demikian tentu saja melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan sistematis, terstruktur dan masif," sebagai tertulis di berkas.
Seperti diketahui, berdasar hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU, capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf menang atas paslon capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi.
Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.
Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.
Konteks ucapan SBY terkait Pilkada
Penelusuran TribunJakarta.com, ucapan SBY menyoal netralitas Polri, TNI, BIN dan intelijen tidak terkait penyelenggaraan Pilpres 2019, melainkan Pilkada.
SBY menggelar konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6/2019), didampingi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar yang diusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sang cagub kader Demokrat dan wakilnya kader Golkar.
Kepada media, SBY menyebut ada elemen oknum Polri, TNI dan BIN yang tak netral dalam Pilkada.
Bukan hanya di Jabar tapi juga di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.
"Saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar. Itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY dilansir TribunnewsBogor.com dalam artikel: SBY Sebut Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada.
Ia mengaku ada calon dari Demokrat diminta memasukkan pejabat kepolisian sebagai calon wakilnya untuk kepentinan tertentu.
Di daerah lain, sambung SBY, ada seorang calon yang diperkarakan oleh polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.
SBY menegaskan selama dua periode memimpin Indonesia sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud, yakni TNI, Polri dan BIN.
